Wamenlu Soroti Ancaman Baru Krisis Air dari Sektor Digital dan Teknologi
JAKARTA – Baraberita.com – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyoroti munculnya ancaman yang sering diremehkan dalam upaya memperkuat ketahanan air sebagai dasar mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan sebagai peringatan penting bagi seluruh pihak terkait untuk tidak lagi mengabaikan faktor yang berpotensi memicu permasalahan besar di masa mendatang.
“Sebuah ancaman baru yang diremehkan sedang muncul,” ujar Arrmanatha Nasir saat memberikan keterangan resmi pada Kamis, 28 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa isu ini perlu segera mendapatkan perhatian serius, mengingat dampaknya akan dirasakan secara luas oleh berbagai negara di seluruh dunia.
Ancaman yang dimaksud antara lain berasal dari aktivitas penambangan mineral penting, pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan, pusat data, serta perkembangan industri digital. Berbagai sektor tersebut diketahui mengonsumsi air dalam jumlah sangat besar, bahkan mencapai miliaran liter setiap harinya untuk mendukung operasionalnya.
Kebutuhan air untuk sektor-sektor tersebut juga terus meningkat secara signifikan, bahkan dikabarkan melonjak dua kali lipat setiap beberapa tahun sekali. Pertumbuhan yang sangat cepat ini membuat persediaan air yang tersedia semakin tertekan, padahal sumber daya ini jumlahnya terbatas.
Menurut Wamenlu, air merupakan sumber daya yang seringkali tidak terlihat namun menjadi penggerak utama bagi perkembangan ekonomi digital saat ini. Tanpa ketersediaan air yang cukup, kemajuan teknologi dan ekonomi yang sedang dibangun dengan susah payah bisa terganggu atau bahkan terhenti sepenuhnya.
Ia memperingatkan bahwa jika penanganan yang bersifat strategis tidak segera dilakukan, maka krisis air akan menjadi permasalahan utama yang dihadapi seluruh dunia. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor teknologi, tetapi juga akan merembet ke sektor lain seperti pangan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
“Terlebih sistem multilateral yang selama ini diandalkan masyarakat internasional untuk menghadapi berbagai krisis, justru sedang mengalami krisis itu sendiri,” ucapnya. Kondisi ini semakin memperburuk situasi, karena tidak ada wadah yang cukup kuat untuk menyatukan langkah dan kebijakan dari berbagai negara.
Oleh karena itu, ia menilai proses reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sedang berjalan saat ini harus memfokuskan pembahasannya pada upaya mengatasi ancaman krisis air. PBB diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu menyusun kerangka kerja dan kebijakan yang efektif serta dapat diterima oleh seluruh anggota.
Wamenlu menegaskan bahwa Indonesia sepenuhnya menyadari beratnya tantangan yang harus dihadapi bersama dengan masyarakat internasional. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya air sekaligus menghadapi risiko perubahan iklim, Indonesia memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya tersebut.
Indonesia juga berkomitmen untuk terus berupaya memimpin berbagai aksi nyata dengan memberikan contoh yang baik, baik di lingkungan kawasan maupun di tingkat global. Langkah ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab serta kontribusi nyata untuk menjaga keseimbangan ekosistem dunia.
Sejak penyelenggaraan Forum Air Dunia ke-10 yang berlangsung di Bali pada tahun 2024, Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan mendirikan Pusat Keunggulan untuk Ketahanan Air dan Iklim. Lembaga ini dibentuk sebagai wadah untuk mengembangkan pengetahuan, riset, serta keahlian dalam menangani isu air dan iklim.
Selama dua tahun terakhir beroperasi, lembaga tersebut telah berhasil memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada lebih dari 2.000 peserta yang berasal dari lebih dari 40 negara di kawasan Asia Pasifik. Materi pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting terkait pengelolaan air dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Selain itu, Indonesia juga berperan sebagai pelopor dalam pengajuan Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Hari Danau Sedunia. Melalui resolusi ini, Indonesia memperjuangkan pentingnya perlindungan ekosistem danau secara menyeluruh di seluruh dunia, mengingat fungsi danau sebagai penampung air tawar yang sangat vital.
Di tingkat nasional, Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur air sebagai salah satu pusat pembiayaan strategis negara. Dukungan pendanaan tidak hanya berasal dari anggaran rutin, tetapi juga melibatkan lembaga dana kekayaan negara yaitu Danantara, agar dapat membuka efek pengganda yang positif di berbagai sektor pembangunan.
Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, Wamenlu menyampaikan empat seruan penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Poin pertama adalah perlunya memperkuat kerja sama regional di bidang pengelolaan air, mengingat sumber daya air seringkali melintasi batas wilayah antarnegara.
Poin kedua menekankan perlunya peningkatan investasi strategis di sektor air sebagai landasan utama pembangunan yang berkelanjutan. Poin ketiga mengajak untuk mempersiapkan sistem tata kelola air yang mampu menjawab tantangan masa depan di era kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Sedangkan poin keempat adalah mendorong reformasi PBB agar memiliki wewenang, sumber daya, dan kesetaraan yang cukup untuk menyelesaikan masalah air secara menyeluruh.
“Dunia sebenarnya sudah memiliki pengetahuan, modal, dan teknologi yang dibutuhkan. Yang masih kurang adalah kemauan politik kolektif serta sistem multilateral yang efektif dan cukup berani untuk mempercepat tindakan menangani isu air,” jelasnya sebagai penutup pernyataan.
Laporan : Na’ila Abraara
