Menagih Janji HUT ke-129: Seremonial Gagalnya Kepemimpinan Walikota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud
Oleh : Aylatifashya Rahma Putri, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan
Balikpapan – KALTIM – Baraberita.com – Sebagai bentuk tanggapan terhadap momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-129 Kota Balikpapan, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan dan beberapa BEM yang ada di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 08 Februari 2026, yang di mulai dari simpang Balikpapan Center (BC) sampai depan kantor Walikota dan DPRD, aksi demo yang tidak hanya menyampaikan harapan, melainkan juga vonis moral terhadap kepemimpinan Walikota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud. Setelah aksi berakhir dengan spanduk dilipat dan pengeras suara dimatikan, yang menjadi fokus adalah realisasi jawaban pemerintah terkait tuntutan yang diajukan menjelang perayaan HUT Kota.
Semboyan “Balikpapan Kota Beriman” yang seharusnya mewakili kota yang layak, bersih, indah, aman, dan nyaman dihuni, dinilai hanya sebagai kamuflase pemerintah. Realitas yang dialami masyarakat menunjukkan bahwa kota ini belum sesuai dengan harapan hidup warga, dengan berbagai permasalahan yang terus menghantui.
Menurut pandangan mahasiswa, pemerintah kota kerap mengatasi pertanyaan dan tuntutan rakyat dengan cara yang tidak menyelesaikan akar masalah, seperti penyelenggaraan konser dan pemasangan reklame, baliho, serta panggung di pekarangan kantor Pemkot Balikpapan dalam rangka HUT kota. Langkah-langkah tersebut dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang sudah lama ada.
Berbagai permasalahan sistemik yang terjadi di Balikpapan dianggap sebagai warisan dari janji-janji pada periode kepemimpinan sebelumnya. Kondisi ini membuat sebagian warga harus hidup dalam lingkaran masalah yang berulang, seperti banjir yang sering terjadi, angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi, akses kesehatan yang belum memadai, dan sulitnya memperoleh air bersih di kota yang kaya sumber daya alam.
Mahasiswa mengkritik bahwa pemerintah lebih fokus pada proyek-proyek estetika semata atau proyek yang dilakukan secara tergesa-gesa (disebut sebagai sistem kebut semalam/sks) menjelang akhir periode jabatan. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa Kota Balikpapan saat ini dipimpin oleh pemimpin yang kurang memiliki rasa tanggung jawab dan empati terhadap layanan publik.
Dalam hal tata kelola infrastruktur, upaya pengelolaan dan pencegahan banjir menjadi salah satu titik kritik utama. Kawasan seperti jalan MT. Hariyono, jalan Beller, dan jalan Letkol Pol. H. M. Asnawi Arbain (Beje Beje) terus mengalami banjir yang tidak lagi dianggap sebagai masalah cuaca semata, melainkan bukti kegagalan tata kelola pemerintah.
Proyek pengendalian banjir dengan anggaran ratusan miliar rupiah, termasuk di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, dinilai tidak memberikan hasil yang signifikan bagi warga. Sebaliknya, proyek tersebut hanya diperlihatkan sebagai bagian dari estetika ketimbang untuk fungsi yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.
Pemerintah kota melalui dinas terkait juga dikritik karena kurang hadir dalam menangani masalah jalan raya. Tingginya angka kecelakaan di titik rawan seperti jalan Mulawarman km 10-11, jalan Indrakila Kelurahan Gunung Samarinda, depan kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan simpang lima Muara Rapak menjadi sorotan.
Tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan dalam melakukan perbaikan jalan, penerangan jalan umum (PJU), dan rekayasa lalu lintas di titik rawan dinilai belum optimal. Surat Edaran (SE) pembatasan kendaraan berat juga dianggap tidak efektif karena tidak disertai dengan penegakan hukum yang tegas, sehingga kendaraan berat masih bebas melintas dan menyebabkan korban.
Di sektor pendidikan, Kota Balikpapan dikatakan menghadapi krisis guru. Kesejahteraan pengajar diabaikan, status guru honorer digantung tanpa kepastian, sementara anggaran pendidikan bahkan dipangkas atas nama program nasional yang populis. Ketidakjelasan status guru honorer dan kurangnya solusi jangka pendek maupun panjang juga menjadi perhatian.
Berdasarkan berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, mahasiswa menyatakan bahwa pemerintah kota khususnya Walikota Balikpapan dapat dinilai telah gagal menjalankan peran sebagai lembaga eksekutor yang seharusnya memberikan kebijakan untuk kemajuan kota.
Kritikan juga ditujukan pada keberadaan Walikota yang dinilai selalu absen saat harus berbicara langsung dengan mahasiswa dan masyarakat. Dalam setiap aksi, Walikota selalu diwakili oleh Wakil Walikota yang kerap menggunakan dalih kewenangan dan keterbatasan fiskal sebagai alasan tidak dapat menangani permasalahan rakyat.
Mahasiswa menyatakan bahwa jika pemerintah kota tetap memilih merayakan HUT kota sambil mengabaikan penderitaan masyarakat, sejarah hanya akan mencatat bahwa masa kepemimpinan saat ini bukan sebagai masa kemajuan, melainkan masa acuh tak acuh, pembiaran, dan pertunjukan palsu yang hanya terlihat dalam pamflet dan iklan kota.
Menurut mahasiswa, Balikpapan tidak membutuhkan ucapan selamat, pesta, maupun konser yang dianggap sebagai cara untuk membungkam kritik rakyat. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berhenti berpura-pura dan benar-benar peduli pada kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa menegaskan bahwa acuhnya kepemimpinan saat ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kebutuhan, keamanan, dan ketentraman hajat hidup orang banyak. Jika pemerintah kota terus bersembunyi di balik alasan “bertahap” sementara warga kehilangan harta benda dan rasa aman setiap tahun, kritik, tekanan publik, dan perlawanan moral dari mahasiswa dan masyarakat akan terus berlanjut sebagai peringatan atas kegagalan pemerintah.
Sumber : Presiden BEM Universitas Mulia Balikpapan
