Aliansi BAKWAN Gelar Aksi Damai Jelang HUT Balikpapan, Dorong Penyelesaian Masalah Mendasar
Balikpapan – KALTIM – Baraberita.com – Sekitar pukul 14.20 Wita hari Senin (09/02/2026), massa dari Aliansi Balikpapan Melawan (BAKWAN) berkumpul di Simpang Tiga Balikpapan Center (BC), Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota. Aksi yang diberi nama “Unras Damai” diikuti sekitar 100 orang dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda, antara lain BEM UNIBA (termasuk BEM FH, KRM, BEM FKIP), BEM MULIA, GMNI Balikpapan, HMI Balikpapan, BEM STITBA, BEM POLTEKBA, dan PMII Balikpapan.
Pada pukul 14.33 Wita, massa bergerak menuju Kantor Walikota Balikpapan di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Klandasan Ulu, dengan pengawalan dari petugas polisi lalu lintas Polresta Balikpapan. Mereka membawa perlengkapan berupa satu unit mobil pick up dengan sound sistem, satu bendera Merah Putih, empat buah ban mobil bekas, dua buah spanduk, serta selebaran yang menyampaikan isi aspirasi.
Spanduk yang dibawa menyampaikan pesan “Selamat HUT Kota Balikpapan, Kota yang Penuh Genangan” dan “Aliansi Balikpapan Melawan”. Sementara selebaran membahas berbagai persoalan menjelang HUT kota, mulai dari banjir yang terus terjadi, pangkalan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga sejumlah masalah lain yang dianggap belum terselesaikan.
Setiba di depan Kantor Walikota pukul 14.43 Wita, massa langsung melaksanakan sesi orasi yang dipimpin oleh koordinator lapangan aksi, Jusliadin. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa aksi ini bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan untuk mengingatkan pemerintah kota terkait sejumlah permasalahan serius yang masih menghantui masyarakat Balikpapan.
Jusliadin menyoroti bahwa meskipun pemerintah sering menyebut Balikpapan sebagai kota global dan layak huni, kenyataan menunjukkan bahwa banjir masih terjadi di berbagai titik, lalu lintas di Simpang Muara Rapak terus memakan korban, pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat mangkrak, dan sektor pendidikan menghadapi krisis. Ia menegaskan bahwa banjir di Balikpapan bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana kebijakan akibat kelalaian dalam pengelolaan drainase dan izin pembangunan.
Perwakilan humas aksi juga menyampaikan kekhawatiran terkait pengalihan anggaran pendidikan ke program MBG. Menurutnya, meskipun memberi makan siswa penting, memangkas anggaran pendidikan adalah langkah keliru yang bertentangan dengan amanat konstitusi. Ia juga menyoroti kondisi guru honorer yang gajinya tidak layak dan belum ada kepastian pengangkatan menjadi PNS atau P3K.
Ketua Lembaga HMI Balikpapan, Rama, yang berasal dari kawasan Kilo, menyampaikan keluhan terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di wilayahnya yang telah menyebabkan korban jiwa. Ia juga mengangkat persoalan antrean truk pengangkut solar di kawasan Kilo 15 yang tidak tertata dan sering menimbulkan kecelakaan.
Jusliadin kembali naik ke panggung untuk menegaskan bahwa surat edaran yang dikeluarkan terkait larangan kendaraan berat melintas di beberapa jalan utama hanya bersifat imbauan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ia menuntut agar pemerintah segera menetapkan payung hukum yang jelas dan meminta agar Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu merealisasikan janji-janji yang disampaikan.
Presiden BEM Uniba Balikpapan, Hijir Ismail, menyampaikan bahwa Balikpapan memiliki potensi besar namun kurang dikelola dengan maksimal. Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi kemajuan dan mengingatkan bahwa pengelolaan yang tidak kompeten akan berdampak buruk bagi masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk mengingatkan pemerintah dan bukan untuk menciptakan keributan.
Anggota HMI Balikpapan, Wahyu, mengucapkan selamat HUT Kota Balikpapan namun menyampaikan bahwa banyak persoalan seperti genangan air dan kurangnya penerangan jalan masih belum terselesaikan. Ia meminta agar pemerintah memberikan ruang dialog yang bermartabat dan tidak hanya menganggap aspirasi masyarakat sebagai omongan semata.
Jusliadin kembali menyampaikan kekhawatiran terkait sistem zonasi pendidikan yang masih menyisakan masalah dan tragedi anak muda yang putus harapan akibat keterbatasan akses pendidikan. Ia menegaskan bahwa konstitusi telah mengamanatkan alokasi minimal 20% APBD untuk pendidikan sehingga tidak boleh dipangkas dengan alasan apapun.
Seorang perwakilan mahasiswa Teknik Sipil menawarkan bantuan secara akademis terkait persoalan drainase dan banjir. Ia juga mengkritik kurangnya kehadiran aparat keamanan di lapangan serta pembangunan yang tidak merata, khususnya di kawasan Kilo yang dianggap belum merasakan keadilan pembangunan.
Setelah sekitar dua jam menyampaikan orasi, pukul 16.53 Wita massa ditemui oleh sejumlah perwakilan pemerintah dan kepolisian, antara lain Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setdakot Balikpapan Zulkipli, Kabag Pemerintahan Setdakot Balikpapan Ruddy Siswanto, Kabid Tibumtranmas Satpol PP Kota Balikpapan Satrio Taufik Dwi NB, Kabag Ops Polresta Balikpapan Kompol Jajat Sudrajat, dan Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Abu Sangit.
Massa segera menanyakan keberadaan Walikota Balikpapan yang tidak hadir di lokasi. Zulkipli menjelaskan bahwa Walikota tidak dapat hadir karena sedang melakukan pemeriksaan medis setelah mengikuti agenda peresmian tata kota dan rapat paripurna. Ia juga menyampaikan bahwa Wakil Walikota siap menerima audiensi setelah upacara HUT kota besok, namun massa mengungkapkan bahwa mereka memiliki aktivitas kuliah dan pekerjaan sehingga meminta pertemuan dilakukan pada hari yang sama.
Setelah beberapa saat berdialog dan menunggu tanggapan, pukul 17.55 Wita massa dipersilakan masuk ke halaman Kantor Walikota untuk melaksanakan audiensi. Pada kesempatan tersebut, mereka diterima oleh Wakil Walikota Balikpapan Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, MM beserta sejumlah kepala dinas terkait, antara lain Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fadli Pathurrahman, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rafiuddin, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Irfan Taufik.
Dalam audiensi tersebut, massa menyampaikan tuntutan secara langsung, antara lain audit menyeluruh sistem drainase, evaluasi izin pembangunan, penegakan hukum terkait kendaraan berat, transparansi anggaran pembangunan RS Sayang Ibu, pembenahan sistem pendidikan, dan pengkajian ulang program MBG. Wakil Walikota kemudian memberikan tanggapan terkait setiap poin persoalan, menjelaskan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah kota, serta mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah demi kemajuan Kota Balikpapan. Aksi yang berlangsung aman dan tertib akhirnya diakhiri pukul 19.00 Wita.
Laporan : OBID SETIAWAN
