Ketua DPRD Kota Balikpapan Hadiri Silaturahmi Pengurus Partai Politik & Penandatanganan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021

Balikpapan – Kaltim,  Baraberita.comSenin , 25/10/2021 –  Bertempat di Aula Kantor Walikota Balikpapan Jalan Jendral Sudirman Pada hari Senin Tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.05 Wita telah berlangsung Kegiatan Silaturahmi Dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2021. Abdullah, S. Sos, Ketua DPRD dan H. Rahmad Mas’ud, S.E., ME, Walikota Balikpapan Bersama Pengurus DPC/DPD Partai Politik Kota Balikpapan Yang Memperoleh Kursi di DPRD Kota Balikpapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 hadir dalam acara tersebut.

Turut hadir Sayid MN Fadli, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Noor Thoha, S. Pd., S.H, Ketua KPUD Kota Balikpapan, Eko Susanto, Perwakilan Kabid Poldagri Bakesbangpol Provinsi Kaltim, Tirta Dewi, Inspektur Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, SIP., M.T,  Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Amiruddin, Plt. Kepala BPKD Kota Balikpapan, Sutadi, Kepala Diskominfo Kota Balikpapan, Sugianto, Plt. Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan, Eriansyah, Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kota Balikpapan, Rosdiana, Kabag Humpro Setda Kota Balikpapan, Sigit Aji Dharma Wijaya, SIP (Kasubdit Ketentraman, Ketertiban Dan Kemasyarakatan Bag. Pemerintahan Setda Kota Balikpapan, Dodi, Subdit Bag  Hukum Setda Kota Balikpapan)

Rahmad Mas’ud, S.E., M.E, Walikota Balikpapan dalam sambutannya, “ Saya menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini sebagai forum strategis dalam mempererat komunikasi antara pemerintah kota Balikpapan dengan partai politik, sehingga hubungan kita ke depannya dapat semakin baik dalam rangka mewujudkan kehidupan perpolitikan yang sehat dan berkualitas di kota balikpapan.

Bantuan keuangan bagi partai politik merupakan amanat konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Permendagri Tahun 78 Tahun 2020. Bantuan keuangan ini bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan perolehan jumlah suara sah hasil pemilu. Adapun jumlah keseluruhan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Balikpapan bagi 10 partai politik adalah sebesar Rp.1.271.220.600 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu, enam ratus rupiah)

Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas parpol dalam kehidupan demokrasi di Kota Balikpapan. Salah satu caranya melalui edukasi politik baik bagi masyarakat maupun anggota parpol, sehingga parpol memiliki kader – kader yang berkompeten dan suatu saat bisa menjadi wakil rakyat atau pejabat publik yang amanah. Oleh karena itu saya meminta agar bantuan ini dapat digunakan secara proporsional, bebas dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan dan digunakan dengan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang menerima Bantuan Keuangan, Sebagai berikut

DPC/DPD Partai Golkar, 2. DPC/DPD Partai PDI-P, 3. DPC/DPD Partai Gerindra, 4. DPC/DPD Partai PKS, 5. DPC/DPD Partai Demokrat, 6. DPC/DPD Partai PPP, 7. DPC/DPD Partai Hanura, 8. DPC/DPD Partai Nasdem, 9. DPC/DPD Partai PKB, 10. DPC/DPD Partai Perindo.

Pemberian dana bantuan ke Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No mor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan  Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Bahwa dalam kegiatan ini diberikan bantuan untuk 10 partai politik perserta pemilu tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Balikpapan sebesar Rp. 1.271.220.600 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu, enam ratus rupiah)

Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan berdemokrasi melalui edukasi politik sehingga parpol memiliki kader-kader yang berkompeten yang bisa menjadi wakil rakyat atau pejabat publik yang amanah, Tetap Diperlukan Monitoring Setiap Perkembangan Situasi di Wilayah Guna Pelaksanaan Pengamanan Personil Materil Serta Kegiatan.

Laporan : Yusni

follow :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *