DPRD Balikpapan Setujui Propemperda 2026, Fokus Tingkatkan PAD Hadapi Penurunan Dana Transfer
Balikpapan – KALTIM – Baraberita.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 digelar di Ballroom Hotel Grand Senyiur, Jalan Ars. Muhamad, Balikpapan, pada Senin (24/11/2025). Acara ini dihadiri sekitar 150 orang, termasuk Wakil Walikota Balikpapan Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, MM, anggota DPRD, Forkopimda, dan pejabat pemerintah daerah. Rapat dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, H. Alwi Al Qadri, SP, dengan agenda utama penyampaian jawaban Walikota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026, serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Dalam sambutannya, H. Alwi Al Qadri mengucapkan Dirgahayu PGRI ke-80 dan menyampaikan apresiasi kepada para guru atas dedikasinya. Ia menekankan pentingnya Propemperda 2026 yang telah disusun bersama pemerintah kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Propemperda ini, kata Alwi, telah melalui proses pembahasan antara DPRD melalui Bapemperda dan Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga diharapkan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Wakil Walikota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, membacakan Nota Penjelasan Walikota, yang merespons penurunan kapasitas fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,05 triliun. Pemerintah kota mengusulkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, intensifikasi pajak restoran dan hotel, serta optimalisasi aset daerah. “Pemerintah tetap berkomitmen memenuhi belanja wajib, seperti pendidikan (30,46%), kesehatan (18,19%), dan infrastruktur (36,07%), meskipun ada tekanan fiskal,” kata Bagus Susetyo.
Ia menjabarkan upaya pengendalian banjir, seperti normalisasi sungai, pembangunan rumah pompa, dan pengetatan izin pembukaan lahan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di beberapa titik di Balikpapan. Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan rencana pembangunan SMPN 24, SMPN 25, dan sekolah kawasan Balikpapan Islamic Center.
Fraksi-fraksi DPRD memberikan masukan konstruktif, terutama mengenai penurunan PAD dan perlunya inovasi fiskal. Pemerintah kota menyatakan kesediaan untuk memperkuat koordinasi dengan pusat dan mengoptimalkan BUMD sebagai sumber pendapatan stabil. “Kami akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan tambahan alokasi dana transfer, meski perhitungan TKD mengikuti formula yang sudah ditetapkan,” tambah Bagus Susetyo.
Isu strategis lainnya adalah peningkatan pelayanan air bersih. Pemerintah berencana meningkatkan kapasitas produksi air bersih di RDAB Manggar sebesar ±50 liter/detik, memperbaiki jaringan, dan memperluas sambungan rumah. Pengawasan belanja modal juga akan diperkuat dengan peran Inspektorat dan sistem digital, serta sanksi tegas bagi penyedia jasa bermasalah.
Rapat juga membahas pengendalian SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) agar tidak menjadi sumber pembiayaan jangka panjang. Pemerintah menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih realistis dan terukur, percepatan proses lelang sejak awal tahun anggaran, serta pengendalian belanja secara berkala.
Agenda penetapan Propemperda 2026 dan penyampaian jawaban pemerintah berjalan lancar tanpa dinamika menonjol. Situasi aman dan tertib hingga acara berakhir pukul 11.50 WITA. Pemkot Balikpapan menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan inovasi dalam menghadapi tantangan fiskal, sambil tetap menjaga pelayanan dasar masyarakat.
Ketua DPRD berharap jawaban pemerintah dapat memperkuat sinergi eksekutif-legislatif demi kemajuan Balikpapan. Panitia akan menindaklanjuti hasil rapat untuk penetapan Propemperda 2026 dan pembahasan lanjutan APBD.
Dengan komitmen bersama, DPRD dan Pemkot Balikpapan optimis menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program-program pembangunan yang sedang dijalankan.
Situasi pasca-rapat tetap kondusif, dengan himbauan kepada masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah. Pengawasan dan monitoring akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi program sesuai rencana.
Pemkot Balikpapan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-7 diharapkan menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi kota yang lebih maju dan sejahtera.
Laporan : OBID SETIAWAN
