Perubahan Struktur Polri Rawan Timbulkan Masalah Baru, Kata Ketum PP Muhammadiyah
JAKARTA – Baraberita.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengeluarkan pandangan terkait wacana perubahan struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari bawah presiden menjadi di bawah kementerian. Menurutnya, jika setiap masalah yang muncul langsung diatasi dengan perubahan struktural, justru berpotensi menimbulkan masalah baru atau bahkan tidak menyelesaikan permasalahan yang ada.
Haedar menyampaikan pandangannya kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu (21/02/2026). “Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural, cukuplah,” ujarnya.
Posisi Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah presiden setelah Reformasi 1998, katanya, merupakan hasil dari pertimbangan yang matang. Hal ini tidak terlepas dari kondisi saat itu di mana seluruh proses dan institusi kenegaraan mengalami perubahan menyeluruh.
Selain itu, Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda satu sama lain. Jika terdapat masalah pada kedua institusi tersebut, lebih baik dilakukan perbaikan di dalam internal masing-masing institusi.
“Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan,” jelas Haedar.
Oleh karena itu, Muhammadiyah menyarankan agar prinsip good governance atau tata kelola yang baik diterapkan secara menyeluruh. Mulai dari tubuh internal kepolisian, tentara, hingga birokrasi di berbagai kementerian. Sebab, saat ini semua institusi tersebut menghadapi tantangan terkait pencegahan korupsi.
Haedar juga menyatakan keyakinannya terhadap Presiden Prabowo Subianto. “Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi,” ucapnya.
Muhammadiyah berharap berbagai institusi seperti Polri, TNI, birokrasi, hingga kementerian terus melakukan perbaikan diri. Tujuannya adalah agar prinsip good governance dapat terwujud, tingkat korupsi semakin minim, dan yang tidak kalah penting adalah semua institusi mampu melayani bangsa, negara, dan rakyat sesuai dengan tupoksi masing-masing.
“Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif,” tambah Haedar.
Lebih lanjut, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan berbicara menyangkut orang atau personal yang menjabat di instansi pemerintahan. Termasuk dalam hal ini mengenai jabatan orang nomor satu di kepolisian.
Menurutnya, hal tersebut merupakan hak prerogratif dan kebijaksanaan yang berada di tangan presiden.
“Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana,” tegas Haedar.
Laporan : Hartono KS.
