852 Ton Beras SPHP Disalurkan Polri ke Enam Provinsi Papua Raya Jelang Natal-Nataru
Jayapura – PAPUA – Baraberita.com – Polda Papua secara resmi telah menyalurkan 852 ton beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke enam provinsi di wilayah Papua Raya. Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Jumlah beras yang disalurkan saat ini merupakan bagian dari total 2.700 ton beras SPHP yang akan disebarkan secara bertahap ke seluruh wilayah Papua Raya. Langkah ini dirancang untuk mencegah lonjakan harga dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di masa perayaan.
Distribusi beras dilakukan ke seluruh kabupaten dan kota di enam provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Setiap daerah akan menerima alokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo didampingi Menteri Pertanian Dr. Amran Sulaiman, M.P menegaskan bahwa distribusi ini adalah langkah sigap Polri bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia menyatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan memastikan masyarakat Papua mendapatkan akses pangan yang merata.
“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Wakapolri saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam doorstop, Selasa (9/12).
Selain beras, Wakapolri juga menyampaikan bahwa Menteri Perdagangan telah memerintahkan penyaluran minyak goreng ke Papua. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan stok bahan pokok penting lainnya.
Arahan Presiden kepada Menteri Pertanian yang juga menjabat Ketua Badan Pangan Nasional (BPN) menekankan bahwa ketersediaan bahan pokok harus dijaga tanpa menunggu gudang kosong. Ini menjadi pedoman utama untuk semua tindakan terkait pangan di Papua.
“Papua tidak harus menunggu gudang kosong. Dirut Bulog akan terus mengisi gudang-gudang di Papua,” jelas Komjen Dedi. Ia menambahkan bahwa tahun depan Bulog akan membangun 100 gudang baru di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua.
Untuk memperkuat sistem penyimpanan, Polri juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026. Salah satunya akan berlokasi di Papua untuk memudahkan penyimpanan dan distribusi bahan pokok.
“Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” tegas Wakapolri dalam menyampaikan manfaat dari pembangunan gudang baru.
Selain stabilisasi pasokan, Wakapolri turut menyampaikan bahwa pemerintah bersama Pemprov Papua akan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Program ini difokuskan pada pengembangan tiga komoditas utama.
Komoditas yang akan dikembangkan adalah kopi, kakao, dan kelapa. Program ini telah disiapkan oleh Gubernur Papua sebagai bagian dari upaya penguatan kedaulatan pangan dan ekonomi masyarakat lokal.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua adalah hal yang sangat disyukuri bersama. Pemerintah menyiapkan dukungan penuh untuk komoditas kopi, kakao, dan kelapa,” ujar Komjen Dedi.
Ia juga menyatakan bahwa ketahanan pangan di Papua merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.
Wakapolri memastikan bahwa penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman dengan pengawalan TNI–Polri dan pemda. Sistem distribusi menggunakan jalur darat, udara, dan laut dengan plan A dan plan B yang siap. Akses pangan bagi masyarakat di distrik terjauh dan sulit dijangkau tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden.
Laporan : Melkyanus R.
