Tentang Calon Wawali Kota Balikpapan, Ketua DPRD Abdulloh Sebut Belum Ada Persetujuan Partai Pengusung

Balikpapan – Kaltim, Baraberita.com – Kamis, 01/11/2022 –  Hingga akhir tahun 2022, masyarakat kota Balikpapan belum bisa memiliki Wakil Walikota sebagai pengganti Almarhum Wawali terpilih Tohari Azis, S.H  yang meninggal saat sebelum dilantik menjadi Wakil Walikota Balikpapan definitif. Hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak, kenapa bisa berlarut hingga akhir tahun 2022 belum juga diajukan dua nama yang akan dipilih di DPRD kota Balikpapan.
Menanggapi pertanyaan media tentang hal ini, Ketua DPRD kota Balikpapan  Abdulloh S.Sos, menjelaskan bahwa masyarakat masih harus bersabar, karena masih harus melalui mekanisme yang ditempuh. Abdulloh menyebut bahwa berdasarkan info dari Walikota, hingga saat ini masih ada satu Partai Politik yang belum setuju, sehingga Berita Acara persetujuan dari seluruh Partai Politik pengusung belum bisa terpenuhi. Hal ini disampaikan Abdulloh seusai memimpin Rapat Paripurna yang digelar hari Selasa 29 November 2022, di Hotel Platinum Jl Soekarno Hatta Balikpapan Utara.
“Informasi dari Pak Walikota, bahwa dua nama calon Wawali yang rencana akan disampaikan ke DPRD itu, belum mendapatkan persetujuan dari partai pengusung. Jadi, berita acara dari partai pengusung itu belum ada,” Ucap Abdulloh menjawab pertanyaan awak media.
Ia menjelaskan, hingga saat ini masih ada satu dari tujuh Partai pengusung, yang belum menyatakan persetujuannya tentang penetapan dua nama Calon Wakil Walikota yang telah diusulkan oleh Partai pengusung masing-masing. Sayangnya, Abdulloh enggan mengungkapkan Partai apa dimaksud.
“Ada satu Partai dari tujuh Partai pengusung yang belum menyetujui dua nama yang akan diajukan, sehingga tidak bisa dilakukan tahapan selanjutnya, untuk menetapkan Wakil Walikota Balikpapan,” ujar Abdulloh datar tanpa senyum.
Saat ditanya awak media lebih lanjut, bahwa memilih Wawali adalah hak prerogatif Walikota, Abdulloh menegaskan bahwa pemilihan Wawali bukan merupakan hak prerogatif Walikota. Ada aturan dan persyaratan yang memang harus dipatuhi dan terpenuhi berdasarkan ketentuan perundangan, berkaitan dengan persetujuan partai pengusung pemenang Pilkada.
“Itu bukan mutlak menjadi hak Prerogatif Walikota juga. Sesuai undang-undang, itu harus mendapat persetujuan dari tujuh Partai pengusung,” jelasnya.
Abdulloh menjelaskan lebih lanjut, bahwa proses pengisian jabatan Wawali yang kosong ini, seharusnya bisa diselesaikan pada tahun 2022 ini. Namun tidak bisa dilakukan proses lebih lanjut, karena belum ada berita acara persetujuan dari seluruh Partai pengusung.
“Harusnya tahun ini bisa tuntas, namun kita harus bersabar dan taat aturan.” Abdulloh atau akrab disapa Bang Doel menutup pembicaraan.
Laporan : Yulsa Zena 

follow :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *