Demo Simpatik “Stop Perubahan RUU Kesehatan Omnibuslaw oleh 5 Aliansi Organisasi Tenaga Kesehatan Profesional Kota Balikpapan”

Balikpapan – Kaltim, Baraberita.com – Senin, 08/05/2023 – Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 11.30 Wita bertempat di halaman kantor Walikota Balikpapan telah dilaksanakan Aksi simpatik “Stop Perubahan RUU Kesehatan Omnibuslaw oleh Aliansi 5 (lima) Organisasi Tenaga Kesehatan Profesional Kota Balikpapan.

H. Rachmat Mas’ud, S.E., M.Ec, Walikota Balikpapan menerima peserta aksi tersebut dalam bentuk Audiensi, perwakilan Aliansi  5 (lima) Organisasi Tenaga Kesehatan Profesional Kota Balikpapan bertempat di Ruang Rapat 1 Kantor Walikota Balikpapan, yang terdiri dari :

1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Balikpapan.
2. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kota Balikpapan.
3. (PPNI) Kota Balikpapan
4. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Balikpapan
5. Ikatan Apoteker Indonesia (IPI) Kota Balikpapan.

Adapun yang hadir dalam acara Audiensi sebagai berikut , Walikota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud, S.E., M.E.- Asisten 1 Pemkot, Zulkifli, Kepala DKK Kota Balikpapan, dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes., dr. Natsir, Ketua IDI Balikpapan, drg. Patar Jackson (ketua PDGI Balikpapan) NS. Rais ( sekretaris PPNI kota Balikpapan), Eny Sri Widayati, S.Si.T., M.Kes ( Ketua IBI cabang, Balikpapan), Apt. Dra. Hasnah Haerani, M.Kes.  (Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Balikpapan). Perwakilan Para dokter, perawat, bidan dan apoteker sebanyak 20 orang ikut Audiensi

Menurut penyampaian Asisten 1 Pemkot, dalam kegiatan Audiensi sebagai berikut :
Kami mendapatkan info dari Kasat Intelkam Polresta Balikpapan bahwa kegiatan Aksi Unras menolak RUU Kesehatan Omnibuslaw yang direncanakan digelar di TL Balikpapan Center belum mendapatkan izin dari Kapolresta Balikpapan, dan kegiatannya agar ditunda.

Kami beserta Walikota Balikpapan menerima kegiatan Audiensi ini, untuk menampung aspirasi dari rekan rekan Organisasi Tenaga kesehatan profesional kota balikpapan.

Kepala DKK Kota Balikpapan, dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes. menyampaikan, Ada rencana Mau dihilangkan anggaran sebesar 10 % dari APBD Kesehatan oleh Pemerintah Pusat. Bahwa sebenarnya sosialisasi 478 pasal tetapi sangat singkat, tidak cukup waktu berpikir dan berdiskusi, tiba tiba sudah masuk ke DPR RI.

Karena masih banyak pasal yang tidak sesuai dengan perlindungan Tenaga Kesehatan.
Teman teman 5 (lima) Organisasi kesehatan memohon waktu untuk disosialisasikan kembali RUU Kesehatan Omnibuslaw. Ada rencana pengambil alihan profesional oleh Pemerintah dalam hal ini Kemenkes, Kami sangat keberatan.

dr. Natsir (Ketua IDI Balikpapan) menyampaikan, “Terima kasih kepada Bapak Walikota Balikpapan sudah menerima Aksi kami hari ini terkait menolak RUU Omnibuslaw Kesehatan dengan Audiensi. Masih banyak pasal pasal yang mengganggu profesionalisme Tenaga Kesehatan dalam RUU Kesehatan Omnibuslaw.

Aksi ini dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serentak, akan tetapi kami belum mendapatkan izin dari Kepolisian yang rencananya kami gelar di TL Balikpapan Center.

Kami memohon ijin untuk mendokumentasikan kegiatan aksi di Pemkot dengan menyuarakan aksi kepedulian tenaga kesehatan di negeri kita ini. Dengan menggelar spanduk dan foto bersama di halaman kantor Pemkot Balikpapan”.

drg. Patar Jackson, Ketua Persatuan dokter Gigi Indonesia ( PDGI ) Balikpapan.” Aksi ini adalah pil pahit bagi kita semua, namun kami harus turun karena masih banyak pasal pasal yang tidak sesuai dan masih harus kita diskusikan bersama. Kami sangat menolak RUU Kesehatan Omnibuslaw yang akan di sahkan pada tanggal 15 Mei 2023 nanti”.

apt. Dra. Hasnah Haerani, M.Kes.  Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Balikpapan
“Kami memohon bapak Walikota dapat menyampaikan Aspirasi kami ke tingkat Pemerintah Pusat untuk menunda di sahkannya RUU Kesehatan Omnibuslaw”.

Walikota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud, S.E. M.E. “Direncanakan tanggal pada 15 Mei 2023 Peraturan Pemerintah tentang RUU Kesehatan akan di sahkan, Terkadang tidak sinkron antara Pusat dan Daerah, mungkin tujuannya baik untuk memangkas birokrasi.

Pemkot rencananya akan mau menaikkan anggaran kesehatan Balikpapan, seluruh warga Negara berhak atas peningkatan, semoga aspirasi dari saudara saudara sekalian, bisa saya sampaikan ke Pemerintah Pusat, di Forum Apeksi juga akan kami suarakan untuk mewakili suara Tenaga Kesehatan ke Pemerintah Pusat.

Kami mempersilahkan untuk kawan kawan dari Aliansi untuk mendokumentasikan kegiatan di Halaman Kantor Walikota, saya memahami aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi.”
Dalam aksinya peserta membawa alat peraga spanduk yang bertuliskan tuntutan sebagai berikut :
“Aksi Simpatik Stop pembahasan RUU Kesehatan, SELAMATKAN MASA DEPAN KESEHATAN BANGSA.

Aliansi selamatkan Kesehatan Bangsa (Aset Bangsa), Aksi Damai Berdoa Bersama Stop Pembahasan RUU Kesehatan (Omnibuslaw)”.
Walikota Balikpapan Foto bersama dengan Aliansi 5 (lima) Organisasi Tenaga Kesehatan Profesional Kota Balikpapan.

Bertempat di Halaman Kantor Walikota Balikpapan, Ketua IDI Kota Balikpapan mengadakan Press Release kepada wartawan, adapun penyampaian sebagai berikut :
“Kami hari ini melaksanakan aksi penolakan RUU kesehatan Omnibuslaw dengan Audiensi bersama Walikota Balikpapan.
Adapun juga kami melakukan Pemasangan pita hitam sebagai salah satu bentuk penolakan RUU kesehatan

Rencananya kami akan melakukan aksi pembagian Vitamin, Pasa gigi, dan Masker di Simpang TL Balikpapan Center, akan tetapi belum diijinkan oleh Polresta Balikpapan maka kami batal melaksanakan kegiatan tersebut disana.

Aksi kami menolak RUU Omnibuslaw Kesehatan, Masih banyak pasal pasal yang mengganggu profesionalisme Tenaga Kesehatan, Aksi ini dilaksanakan di seluruh indonesia,
Tadi kita sudah Audiensi dengan Bpk Walikota, kita sudah sampaikan keberatan dan pemikiran dari kami, semoga apa yang kami aspirasikan didengar oleh Pemerintah Pusat.

Khususnya terkait pasal pasal krusial yaitu Nanti dokter asing bebas praktek di Indonesia dan Keselamatan para tenaga kesehatan, para pelaku kesehatan bisa dituntut langsung oleh pasien dan keluarga pasien. Yang mengikuti aksi hari ini semua sedang tidak bertugas, jadi pelayanan kesehatan tetap.”

Laporan : ONI BS

follow :