As SDM Kapolri Tegaskan Rekrutmen Akpol 2026 Hanya Melalui Jalur Reguler Nasional, Tidak Ada Kuota Khusus maupun Titipan
JAKARTA – Baraberita.com – Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Anwar, menegaskan pelaksanaan penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau disingkat BETAH. Ia memastikan tidak ada akses masuk khusus, perlakuan istimewa, maupun jalur titipan bagi siapa pun yang mengikuti seleksi tahun ini.
Pernyataan tegas ini disampaikan saat ia memberikan arahan kepada jajaran SDM dan Humas Polri melalui pertemuan daring dari Jakarta, pada Minggu, 7 Juni 2026. Arahan tersebut disampaikan guna menyamakan persepsi sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait mekanisme penerimaan anggota baru.
Dalam paparannya, Irjen Pol Anwar menjelaskan bahwa tahapan seleksi saat ini telah memasuki proses pemeriksaan kesehatan tahap kedua atau Rikkes II. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 6 Juni 2026 sebagai salah satu rangkaian penilaian kesehatan yang ketat dan mendalam.
Berdasarkan hasil sidang kelulusan yang digelar sebelumnya, tercatat sebanyak 513 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahapan tersebut. Jumlah ini terdiri dari 468 peserta berjenis kelamin pria dan 45 peserta wanita, yang setara dengan 1,3 kali lipat dari kuota yang disediakan untuk seleksi tingkat pusat.
“Yang selalu saya sampaikan, dan saya ulangi kembali, bahwa rekrutmen ini menggunakan prinsip BETAH, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Semua peserta memiliki kesempatan yang sama,” tegas Irjen Pol Anwar di hadapan seluruh peserta arahan yang terhubung secara daring.
Ia menekankan, sistem penerimaan yang diterapkan Polri untuk tahun anggaran 2026 hanya memiliki satu jalur masuk yang sah, yakni jalur reguler nasional. Jalur ini dibuka secara luas dengan sistem seleksi terbuka dan menerapkan mekanisme gugur pada setiap tahapan penilaian yang dilalui peserta.
“Tidak ada yang namanya kuota khusus, jalur prestasi, jalur titipan, perlakuan istimewa ataupun kuota tambahan. Kelima hal tersebut saya sampaikan tidak ada,” ujarnya dengan nada tegas guna menepis segala spekulasi yang selama ini beredar di kalangan masyarakat.
Seluruh panitia dan petugas yang terlibat diwajibkan bekerja dengan landasan objektif, jujur, serta adil tanpa memandang latar belakang peserta. Pihaknya menjamin setiap tahapan proses bersih dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme yang dapat merusak nama baik institusi kepolisian.
Mekanisme pengawasan pun dilakukan secara berlapis, melibatkan pengawasan dari struktur internal organisasi serta pemantauan langsung dari pihak eksternal. Hal ini diterapkan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka.
Irjen Pol Anwar juga memerintahkan seluruh Kepala Biro SDM di tingkat Polda beserta jajaran Humas untuk gencar menyebarluaskan informasi ini. Sosialisasi dilakukan secara masif agar masyarakat memahami aturan yang berlaku dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang menyesatkan.
“Akpol Tahun Anggaran 2026 hanya melalui satu jalur yaitu jalur reguler nasional. Tidak ada jalur lain atau kuota lainnya seperti kuota khusus, kuota Mabes, maupun kuota tambahan lainnya,” tambahnya kembali menegaskan poin utama yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurut penilaiannya, pola rekrutmen yang kini diterapkan sudah selaras dengan harapan publik serta memenuhi standar yang ditetapkan lembaga pengawas. Proses ini juga terus dipantau oleh Kompolnas, Ombudsman, organisasi masyarakat sipil, serta Tim KPRB guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai koridor aturan.
Sebagai penutup arahan, ia meminta seluruh jajaran untuk menyampaikan informasi ini secara luas, baik di lingkungan internal kepolisian maupun kepada masyarakat umum. Langkah ini diambil agar kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme proses rekrutmen Polri semakin meningkat dan terjaga dengan baik.
Laporan : Affandy Tagai
