PENAS XVII 2026 DI DEPAN MATA: AKTIVIS GORONTALO BONGKAR IRONI DEFISIT BENIH DAN ANOMALI HARGA HILIRISASI KELAPA
GORONTALO, 8 JUNI 2026 – Baraberita.com — Gorontalo ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII akhir bulan ini. Namun di balik persiapan pameran teknologi tersebut, temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri mengungkap masalah serius pada proyek hilirisasi kelapa. Aktivis Gorontalo, Rijal Agu, menyoroti ketidakberesan ini secara tegas.
“Ini pukulan telak. Kita bersolek menyambut tamu nasional, tapi integritas pengadaan pertanian ternoda praktik manipulasi yang merugikan negara,” ujarnya.
Defisit Benih dan Anomali Harga yang Mencolok
Data menunjukkan kekurangan fisik benih kelapa sebanyak 1.049 batang di Gorontalo, dengan potensi kerugian Rp51 juta. Secara nasional, defisit di lima provinsi mencapai 136.795 batang (rugi negara Rp3,3 miliar).
Meski Rp51 juta tampak kecil dibanding total anggaran Rp50,6 miliar (2025–2027), Rijal menyoroti ketidakwajaran harga:
– Harga satuan di Gorontalo: Rp48.617 per batang
– Di wilayah lain: Lebak Rp17.893, Cianjur Rp19.946, Indragiri Hilir Rp22.493
Selisih lebih dari 100% ini dinilai membuka celah kecurangan. “Mengapa bisa dua kali lipat lebih mahal? Kelonggaran verifikasi tanpa pengecekan fisik dimanfaatkan penyedia jasa untuk mengurangi kiriman,” tegas Rijal.
Bergantung Luar Padahal Punya Potensi Lokal Melimpah
Ironinya, proyek ini justru mengandalkan kontraktor luar, padahal Gorontalo memiliki kapasitas produksi benih unggul bersertifikat yang sangat cukup. Terdapat tiga Kebun Sumber Benih (KSB) lokal: Molowahu, Kramat, dan Panua. Di bawah pengawasan BPPSBP, produksi tahun 2023 saja mencapai 124.510 batang.
Ketergantungan pada luar daerah berdampak buruk:
– Anggaran bocor dan ekonomi penangkar lokal mati suri
– Benih asalan tanpa sertifikat rawan penyakit, rendah hasil, dan tidak cocok lingkungan
– Diprediksi 5–7 tahun lagi produktivitas petani merosot tajam
Risiko Reputasi PENAS dan Ancaman Rantai Pasok
Masalah ini mencuat tepat sebelum PENAS, padahal komitmen hilirisasi sudah ditandatangani Gubernur Gorontalo September 2025 lalu. Ketidakberesan ini mencoreng upaya daerah memposisikan diri sebagai pusat teknologi kelapa nasional, sekaligus menegaskan lemahnya pengawasan Dinas Pertanian.
Di sisi hilir, ancaman datang dari masalah PT Royal Coconut di Limboto Barat. Perusahaan ini terancam ditutup sementara karena:
– Perselisihan PHK dengan pekerja FSPMI
– Tidak mendaftarkan seluruh karyawan ke BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
– Pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah buruk
“Kalau hulu rusak karena kecurangan, pabrik hilir tutup karena masalah hukum dan lingkungan, maka serapan panen petani anjlok. Ekonomi kelapa Gorontalo bisa hancur total,” peringat Rijal.
Empat Tuntutan Demi Pemulihan Tata Kelola
Merespons langkah pemerintah yang sudah memecat ASN berinisial C dan memburu makelar proyek berinisial H, Rijal Agu menyampaikan empat tuntutan tegas:
1. Pemenuhan Fisik 14 Hari: Wajib kirim 1.049 batang benih kurangnya dalam 14 hari. Jika gagal, segera dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi.
2. Akuntabilitas Dinas Pertanian: Evaluasi total verifikasi lapangan agar target tanam 10.000 hektar 2026 tercapai dan data akurat.
3. Wajib Pakai Benih Lokal: Terbitkan aturan bahwa seluruh pengadaan harus dari KSB terakreditasi daerah.
4. Selesaikan Masalah Hilir: Dinas Tenaga Kerja mediasi konflik buruh, pastikan kepatuhan BPJS, dan perbaiki limbah PT Royal Coconut.
“PENAS XVII harus jadi panggung prestasi, bukan penutup aib. Kami kawal kasus ini tuntas demi masa depan petani kelapa rakyat,” tutup Rijal Agu.
