Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026
Balikpapan – KALTIM – Baraberita.com – Kegiatan Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 telah dilaksanakan pada Selasa, 2 Juni 2026 pukul 09.25 Wita. Acara berlangsung di Gedung BSCC DOME Balikpapan, Jalan Ruhui Rahayu, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan dihadiri sebanyak 2.000 orang lebih yang berasal dari berbagai unsur pemangku kepentingan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI Joko Widiarto, Walikota Balikpapan Dr. H. Rahmad Mas’ud, Kapolresta Balikpapan Kombes Pol. Jerrold H.Y. Kumontoy, Kajari Balikpapan Dr. Andri Irawan, serta Ketua Pengadilan Agama Balikpapan H. Achmad Fanani. Turut hadir pula perwakilan TNI dari Lanud Dhomber, Lanal Balikpapan, dan Kodim 0905/Bpp, Wakil Ketua I DPRD Balikpapan Yono Suherman, Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Munir Hamid, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Robi Ariadi. Selain itu, dihadiri juga para pejabat perangkat daerah, camat, lurah, ketua RT, perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta para tamu undangan lainnya.
Rangkaian acara diawali dengan pembukaan resmi, dilanjutkan dengan penyanyian Lagu Indonesia Raya dan Hymne Balikpapan, serta pembacaan doa. Selanjutnya acara berlanjut dengan penyampaian sambutan, laporan perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyerahan cinderamata, sesi berfoto bersama, pemaparan materi utama, hingga ditutup secara resmi oleh Walikota Balikpapan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Afriansyah menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan lancar. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, pengawasan, serta bantuan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan acara sehingga berjalan tertib sesuai harapan.
Kegiatan ini diikuti oleh 2.024 peserta yang berasal dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Partisipasi yang luas ini menunjukkan tingginya antusiasme dan komitmen bersama dalam mendukung tujuan program perlindungan sosial yang lebih baik dan terpadu.
Berbagai sesi diskusi, seminar, dan sosialisasi yang dilakukan dinilai memberikan manfaat nyata, memperluas wawasan peserta, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini terjalin kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan sosial.
Pasca pelaksanaan kegiatan, berbagai program tindak lanjut akan terus dijalankan dan disinergikan dengan kegiatan kemasyarakatan lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Sepanjang tahun 2017 hingga 2020, serangkaian kegiatan sejenis telah berhasil melibatkan lebih dari 60.000 peserta dari seluruh Indonesia, sebagai bukti nyata komitmen bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Walikota Balikpapan Dr. H. Rahmad Mas’ud menyampaikan rasa syukur karena Balikpapan dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang menjadi lokasi percontohan digitalisasi perlindungan sosial. Kepercayaan tersebut menjadi tanggung jawab besar agar Balikpapan dapat menjadi contoh sukses penerapan teknologi dalam pelayanan sosial yang berkualitas.
Program ini bertujuan memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial sehingga penyaluran menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Sosial, serta Badan Pusat Statistik.
Pendaftaran secara digital akan berlangsung mulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026 dengan melibatkan 365 orang agen perlindungan sosial yang tersebar di 34 kelurahan dan 6 kecamatan. Masyarakat dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi jika telah memiliki Identitas Kependudukan Digital, atau dibantu oleh agen pendamping bagi yang membutuhkan bantuan, dengan membawa dokumen kependudukan yang sah.
Seluruh unsur pemerintah hingga tingkat RT diinstruksikan aktif mensosialisasikan program ini. Ketua RT bertugas mengajak warga mendaftar dan menyerahkan data terbaru kepala keluarga, sedangkan lurah menyusun jadwal pendaftaran agar tertib dan memudahkan akses warga. Camat dan lurah juga memastikan kelancaran proses serta berkoordinasi dengan tim pelaksana daerah.
Pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap bantuan hanya diterima oleh pihak yang berhak, sehingga tidak ada lagi warga yang terlewatkan atau bantuan yang salah sasaran. Masyarakat juga diyakinkan keamanan data yang digunakan, karena sistem telah dirancang dan diamankan oleh lembaga resmi pemerintah.
Kapolresta Balikpapan Kombes Pol. Jerrold H.Y. Kumontoy menyampaikan laporan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menjelaskan kondisi keamanan wilayah, perkembangan penanganan perkara, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan suasana aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
Beberapa jenis tindak pidana masih menjadi perhatian utama, antara lain pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Ia juga mengimbau masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta bekerja sama dengan aparat untuk menjaga keamanan lingkungan.
Dalam sesi pemaparan, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI Joko Widiarto menjelaskan bahwa program ini berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang terintegrasi antarinstansi. Data bersifat dinamis dan dapat diperbarui secara berkala oleh masyarakat, bertujuan memastikan seluruh kebijakan pemerintah tepat sasaran dan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan.
Laporan : Obid Setiawan
