Gubenur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie, Ajak Kemenag Tebarkan Pesan Kebaikan
Tanjung Selor, BARABERITA.COM Senin, 08/04/2019 Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengajak jajaran Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Utara untuk ikut berpartisipasi dalam menyebarkan pesan kedamaian di Kaltara. Menurutnya, keharmonisan warga di Kaltara ini patut dijaga, karena itu peran Kemenag dan seluruh warga Kaltara sangat diperlukan.
Dikatakannya, Kaltara sendiri telah mendapatkan penghargaan dari Kemenag RI yang berkaitan dengan harmonisasi warganya. Adalah Harmoni Award, yang menempatkan Kaltara pada urutan pertama untuk tingkat toleransi antar umat beragama.
“Masyarakat Kaltara ini sangat toleran dengan masyarakat lainnya khususnya bagi warga yang datang dari luar Kaltara, inilah yang menjadi kelebihan kita sehingga kita dijuluki sebagai Indonesia Mini. Karena warga kita sangat menerima perbedaan itu,” ungkap Irianto saat memberi arahan pada acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kemenag Provinsi Kaltara di Hotel Crown, Minggu (7/4).
Irianto juga mengajak agar warganya dapat memaknai tema Rakerwil kali ini. Disebutkan, ada tiga kata kunci dalam tema Rakorwil. Pertama moderasi agama. Dalam arti bahasa, moderasi adalah penengah. Menurutnya, Kemenag memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan di Kaltara. Dikatakan Gubernur, moderasi jangan hanya menjadi tema Rakerwil. Akan tetapi dapat diresapi untuk dijadikan pijakan dalam berbuat kebaikan di bumi Kaltara.
“Ini harus kita aplikasikan dalam bentuk program yang konkrit, serta menyentuh warga kita,” kata Irianto.
Yang kedua, kebersamaan umat. Jika berbicara umat manusia, Gubernur mengatakan, tidak lagi berbicara agama apa, melainkan seluruh umat. Secara universal, tanpa memandang agama apa.
“Selain sebagai penengah, Kementerian Agama hadir untuk mempersatukan umat. Dua kata kunci yang harus dipadukan,” katanya..
Gubernur pun mengajak kepada seluruh warga Kaltara untuk bersyukur, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditakdirkan menjadi negara beragama. Di mana terdapat 6 agama mayoritas yang diakui oleh negara dan beragam suku bangsa yang telah hidup lama di Indonesia. Menurutnya perbedaan ini adalah warisan yang sering tidak disadari oleh warga. “Artinya dengan hadirnya Kemenag RI, diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi sadar akan perbedaan itu,” sebutnya.
Pentingnya moderasi agama pada saat ini adalah, di mana agama saat ini selalu dikaitkan dengan kontestasi politik. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, yang mana seluruh warga negara ini akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019. Karena itu, Irianto mengajak untuk selalu menjaga kedamaian di Kaltara. Dengan kata lain tidak terprovokasi dengan berbagai macam hasutan, apalagi hingga berbenturan dengan SARA.
“Jadi moderasi beragama bisa menjadi kata kunci menyelesaikan masalah keagamaan kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, ketiga dalam tema itu adalah Reformasi Birokrasi. Indonesia kini sedang menyiapkan menuju birokrasi kelas dunia. Di seluruh kementerian / lembaga, hingga pemerintah daerah. Termasuk tak terkecuali di kementerian agama.
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
Dikatakannya, Kaltara sendiri telah mendapatkan penghargaan dari Kemenag RI yang berkaitan dengan harmonisasi warganya. Adalah Harmoni Award, yang menempatkan Kaltara pada urutan pertama untuk tingkat toleransi antar umat beragama.
“Masyarakat Kaltara ini sangat toleran dengan masyarakat lainnya khususnya bagi warga yang datang dari luar Kaltara, inilah yang menjadi kelebihan kita sehingga kita dijuluki sebagai Indonesia Mini. Karena warga kita sangat menerima perbedaan itu,” ungkap Irianto saat memberi arahan pada acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kemenag Provinsi Kaltara di Hotel Crown, Minggu (7/4).
Irianto juga mengajak agar warganya dapat memaknai tema Rakerwil kali ini. Disebutkan, ada tiga kata kunci dalam tema Rakorwil. Pertama moderasi agama. Dalam arti bahasa, moderasi adalah penengah. Menurutnya, Kemenag memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan di Kaltara. Dikatakan Gubernur, moderasi jangan hanya menjadi tema Rakerwil. Akan tetapi dapat diresapi untuk dijadikan pijakan dalam berbuat kebaikan di bumi Kaltara.
“Ini harus kita aplikasikan dalam bentuk program yang konkrit, serta menyentuh warga kita,” kata Irianto.
Yang kedua, kebersamaan umat. Jika berbicara umat manusia, Gubernur mengatakan, tidak lagi berbicara agama apa, melainkan seluruh umat. Secara universal, tanpa memandang agama apa.
“Selain sebagai penengah, Kementerian Agama hadir untuk mempersatukan umat. Dua kata kunci yang harus dipadukan,” katanya..
Gubernur pun mengajak kepada seluruh warga Kaltara untuk bersyukur, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditakdirkan menjadi negara beragama. Di mana terdapat 6 agama mayoritas yang diakui oleh negara dan beragam suku bangsa yang telah hidup lama di Indonesia. Menurutnya perbedaan ini adalah warisan yang sering tidak disadari oleh warga. “Artinya dengan hadirnya Kemenag RI, diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi sadar akan perbedaan itu,” sebutnya.
Pentingnya moderasi agama pada saat ini adalah, di mana agama saat ini selalu dikaitkan dengan kontestasi politik. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, yang mana seluruh warga negara ini akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019. Karena itu, Irianto mengajak untuk selalu menjaga kedamaian di Kaltara. Dengan kata lain tidak terprovokasi dengan berbagai macam hasutan, apalagi hingga berbenturan dengan SARA.
“Jadi moderasi beragama bisa menjadi kata kunci menyelesaikan masalah keagamaan kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, ketiga dalam tema itu adalah Reformasi Birokrasi. Indonesia kini sedang menyiapkan menuju birokrasi kelas dunia. Di seluruh kementerian / lembaga, hingga pemerintah daerah. Termasuk tak terkecuali di kementerian agama.
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
“Masyarakat Kaltara ini sangat toleran dengan masyarakat lainnya khususnya bagi warga yang datang dari luar Kaltara, inilah yang menjadi kelebihan kita sehingga kita dijuluki sebagai Indonesia Mini. Karena warga kita sangat menerima perbedaan itu,” ungkap Irianto saat memberi arahan pada acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kemenag Provinsi Kaltara di Hotel Crown, Minggu (7/4).
Irianto juga mengajak agar warganya dapat memaknai tema Rakerwil kali ini. Disebutkan, ada tiga kata kunci dalam tema Rakorwil. Pertama moderasi agama. Dalam arti bahasa, moderasi adalah penengah. Menurutnya, Kemenag memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan di Kaltara. Dikatakan Gubernur, moderasi jangan hanya menjadi tema Rakerwil. Akan tetapi dapat diresapi untuk dijadikan pijakan dalam berbuat kebaikan di bumi Kaltara.
“Ini harus kita aplikasikan dalam bentuk program yang konkrit, serta menyentuh warga kita,” kata Irianto.
Yang kedua, kebersamaan umat. Jika berbicara umat manusia, Gubernur mengatakan, tidak lagi berbicara agama apa, melainkan seluruh umat. Secara universal, tanpa memandang agama apa.
“Selain sebagai penengah, Kementerian Agama hadir untuk mempersatukan umat. Dua kata kunci yang harus dipadukan,” katanya..
Gubernur pun mengajak kepada seluruh warga Kaltara untuk bersyukur, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditakdirkan menjadi negara beragama. Di mana terdapat 6 agama mayoritas yang diakui oleh negara dan beragam suku bangsa yang telah hidup lama di Indonesia. Menurutnya perbedaan ini adalah warisan yang sering tidak disadari oleh warga. “Artinya dengan hadirnya Kemenag RI, diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi sadar akan perbedaan itu,” sebutnya.
Pentingnya moderasi agama pada saat ini adalah, di mana agama saat ini selalu dikaitkan dengan kontestasi politik. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, yang mana seluruh warga negara ini akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019. Karena itu, Irianto mengajak untuk selalu menjaga kedamaian di Kaltara. Dengan kata lain tidak terprovokasi dengan berbagai macam hasutan, apalagi hingga berbenturan dengan SARA.
“Jadi moderasi beragama bisa menjadi kata kunci menyelesaikan masalah keagamaan kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, ketiga dalam tema itu adalah Reformasi Birokrasi. Indonesia kini sedang menyiapkan menuju birokrasi kelas dunia. Di seluruh kementerian / lembaga, hingga pemerintah daerah. Termasuk tak terkecuali di kementerian agama.
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
Irianto juga mengajak agar warganya dapat memaknai tema Rakerwil kali ini. Disebutkan, ada tiga kata kunci dalam tema Rakorwil. Pertama moderasi agama. Dalam arti bahasa, moderasi adalah penengah. Menurutnya, Kemenag memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan di Kaltara. Dikatakan Gubernur, moderasi jangan hanya menjadi tema Rakerwil. Akan tetapi dapat diresapi untuk dijadikan pijakan dalam berbuat kebaikan di bumi Kaltara.
“Ini harus kita aplikasikan dalam bentuk program yang konkrit, serta menyentuh warga kita,” kata Irianto.
Yang kedua, kebersamaan umat. Jika berbicara umat manusia, Gubernur mengatakan, tidak lagi berbicara agama apa, melainkan seluruh umat. Secara universal, tanpa memandang agama apa.
“Selain sebagai penengah, Kementerian Agama hadir untuk mempersatukan umat. Dua kata kunci yang harus dipadukan,” katanya..
Gubernur pun mengajak kepada seluruh warga Kaltara untuk bersyukur, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditakdirkan menjadi negara beragama. Di mana terdapat 6 agama mayoritas yang diakui oleh negara dan beragam suku bangsa yang telah hidup lama di Indonesia. Menurutnya perbedaan ini adalah warisan yang sering tidak disadari oleh warga. “Artinya dengan hadirnya Kemenag RI, diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi sadar akan perbedaan itu,” sebutnya.
Pentingnya moderasi agama pada saat ini adalah, di mana agama saat ini selalu dikaitkan dengan kontestasi politik. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, yang mana seluruh warga negara ini akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019. Karena itu, Irianto mengajak untuk selalu menjaga kedamaian di Kaltara. Dengan kata lain tidak terprovokasi dengan berbagai macam hasutan, apalagi hingga berbenturan dengan SARA.
“Jadi moderasi beragama bisa menjadi kata kunci menyelesaikan masalah keagamaan kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, ketiga dalam tema itu adalah Reformasi Birokrasi. Indonesia kini sedang menyiapkan menuju birokrasi kelas dunia. Di seluruh kementerian / lembaga, hingga pemerintah daerah. Termasuk tak terkecuali di kementerian agama.
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
“Ini harus kita aplikasikan dalam bentuk program yang konkrit, serta menyentuh warga kita,” kata Irianto.
Yang kedua, kebersamaan umat. Jika berbicara umat manusia, Gubernur mengatakan, tidak lagi berbicara agama apa, melainkan seluruh umat. Secara universal, tanpa memandang agama apa.
“Selain sebagai penengah, Kementerian Agama hadir untuk mempersatukan umat. Dua kata kunci yang harus dipadukan,” katanya..
Gubernur pun mengajak kepada seluruh warga Kaltara untuk bersyukur, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditakdirkan menjadi negara beragama. Di mana terdapat 6 agama mayoritas yang diakui oleh negara dan beragam suku bangsa yang telah hidup lama di Indonesia. Menurutnya perbedaan ini adalah warisan yang sering tidak disadari oleh warga. “Artinya dengan hadirnya Kemenag RI, diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi sadar akan perbedaan itu,” sebutnya.
Pentingnya moderasi agama pada saat ini adalah, di mana agama saat ini selalu dikaitkan dengan kontestasi politik. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, yang mana seluruh warga negara ini akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019. Karena itu, Irianto mengajak untuk selalu menjaga kedamaian di Kaltara. Dengan kata lain tidak terprovokasi dengan berbagai macam hasutan, apalagi hingga berbenturan dengan SARA.
“Jadi moderasi beragama bisa menjadi kata kunci menyelesaikan masalah keagamaan kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, ketiga dalam tema itu adalah Reformasi Birokrasi. Indonesia kini sedang menyiapkan menuju birokrasi kelas dunia. Di seluruh kementerian / lembaga, hingga pemerintah daerah. Termasuk tak terkecuali di kementerian agama.
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
Yang kedua, kebersamaan umat. Jika berbicara umat manusia, Gubernur mengatakan, tidak lagi berbicara agama apa, melainkan seluruh umat. Secara universal, tanpa memandang agama apa.
“Selain sebagai penengah, Kementerian Agama hadir untuk mempersatukan umat. Dua kata kunci yang harus dipadukan,” katanya..
Gubernur pun mengajak kepada seluruh warga Kaltara untuk bersyukur, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditakdirkan menjadi negara beragama. Di mana terdapat 6 agama mayoritas yang diakui oleh negara dan beragam suku bangsa yang telah hidup lama di Indonesia. Menurutnya perbedaan ini adalah warisan yang sering tidak disadari oleh warga. “Artinya dengan hadirnya Kemenag RI, diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi sadar akan perbedaan itu,” sebutnya.
Pentingnya moderasi agama pada saat ini adalah, di mana agama saat ini selalu dikaitkan dengan kontestasi politik. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, yang mana seluruh warga negara ini akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019. Karena itu, Irianto mengajak untuk selalu menjaga kedamaian di Kaltara. Dengan kata lain tidak terprovokasi dengan berbagai macam hasutan, apalagi hingga berbenturan dengan SARA.
“Jadi moderasi beragama bisa menjadi kata kunci menyelesaikan masalah keagamaan kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, ketiga dalam tema itu adalah Reformasi Birokrasi. Indonesia kini sedang menyiapkan menuju birokrasi kelas dunia. Di seluruh kementerian / lembaga, hingga pemerintah daerah. Termasuk tak terkecuali di kementerian agama.
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
“Selain sebagai penengah, Kementerian Agama hadir untuk mempersatukan umat. Dua kata kunci yang harus dipadukan,” katanya..
Gubernur pun mengajak kepada seluruh warga Kaltara untuk bersyukur, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditakdirkan menjadi negara beragama. Di mana terdapat 6 agama mayoritas yang diakui oleh negara dan beragam suku bangsa yang telah hidup lama di Indonesia. Menurutnya perbedaan ini adalah warisan yang sering tidak disadari oleh warga. “Artinya dengan hadirnya Kemenag RI, diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi sadar akan perbedaan itu,” sebutnya.
Pentingnya moderasi agama pada saat ini adalah, di mana agama saat ini selalu dikaitkan dengan kontestasi politik. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, yang mana seluruh warga negara ini akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019. Karena itu, Irianto mengajak untuk selalu menjaga kedamaian di Kaltara. Dengan kata lain tidak terprovokasi dengan berbagai macam hasutan, apalagi hingga berbenturan dengan SARA.
“Jadi moderasi beragama bisa menjadi kata kunci menyelesaikan masalah keagamaan kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, ketiga dalam tema itu adalah Reformasi Birokrasi. Indonesia kini sedang menyiapkan menuju birokrasi kelas dunia. Di seluruh kementerian / lembaga, hingga pemerintah daerah. Termasuk tak terkecuali di kementerian agama.
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
Gubernur pun mengajak kepada seluruh warga Kaltara untuk bersyukur, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditakdirkan menjadi negara beragama. Di mana terdapat 6 agama mayoritas yang diakui oleh negara dan beragam suku bangsa yang telah hidup lama di Indonesia. Menurutnya perbedaan ini adalah warisan yang sering tidak disadari oleh warga. “Artinya dengan hadirnya Kemenag RI, diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi sadar akan perbedaan itu,” sebutnya.
Pentingnya moderasi agama pada saat ini adalah, di mana agama saat ini selalu dikaitkan dengan kontestasi politik. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, yang mana seluruh warga negara ini akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019. Karena itu, Irianto mengajak untuk selalu menjaga kedamaian di Kaltara. Dengan kata lain tidak terprovokasi dengan berbagai macam hasutan, apalagi hingga berbenturan dengan SARA.
“Jadi moderasi beragama bisa menjadi kata kunci menyelesaikan masalah keagamaan kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, ketiga dalam tema itu adalah Reformasi Birokrasi. Indonesia kini sedang menyiapkan menuju birokrasi kelas dunia. Di seluruh kementerian / lembaga, hingga pemerintah daerah. Termasuk tak terkecuali di kementerian agama.
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
Pentingnya moderasi agama pada saat ini adalah, di mana agama saat ini selalu dikaitkan dengan kontestasi politik. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, yang mana seluruh warga negara ini akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019. Karena itu, Irianto mengajak untuk selalu menjaga kedamaian di Kaltara. Dengan kata lain tidak terprovokasi dengan berbagai macam hasutan, apalagi hingga berbenturan dengan SARA.
“Jadi moderasi beragama bisa menjadi kata kunci menyelesaikan masalah keagamaan kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, ketiga dalam tema itu adalah Reformasi Birokrasi. Indonesia kini sedang menyiapkan menuju birokrasi kelas dunia. Di seluruh kementerian / lembaga, hingga pemerintah daerah. Termasuk tak terkecuali di kementerian agama.
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
“Jadi moderasi beragama bisa menjadi kata kunci menyelesaikan masalah keagamaan kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, ketiga dalam tema itu adalah Reformasi Birokrasi. Indonesia kini sedang menyiapkan menuju birokrasi kelas dunia. Di seluruh kementerian / lembaga, hingga pemerintah daerah. Termasuk tak terkecuali di kementerian agama.
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
Selanjutnya, ketiga dalam tema itu adalah Reformasi Birokrasi. Indonesia kini sedang menyiapkan menuju birokrasi kelas dunia. Di seluruh kementerian / lembaga, hingga pemerintah daerah. Termasuk tak terkecuali di kementerian agama.
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
“Ada tiga hal utama untuk bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Pertama birokrasi melayani, kemudian birokrasi yang memiliki kemampuan profesional, serta ketiga berintegritas,” imbuhnya. (humas)
Laporan : Muhammad Yahya
follow :
