Keamanan Data Sensus Ekonomi 2026 Terjamin, OJK Imbau Masyarakat Cek Identitas Petugas
JAKARTA – Baraberita.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan keyakinannya bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) akan senantiasa menjaga kerahasiaan seluruh data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini didasarkan pada standar kerja yang dimiliki lembaga tersebut selama ini.
Meskipun memiliki kepercayaan tinggi, OJK tetap mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi identitas petugas lapangan terlebih dahulu. Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami yakin bahwa jika dilakukan oleh BPS, pasti memiliki standar tersendiri dan kami percaya pada kredibilitas lembaga itu dalam melaksanakan sensus. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri kemungkinan ada pihak yang berusaha mendompleng kegiatan ini,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada Senin, 6 Juli 2026.
Menurut Friderica, Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen yang sangat penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara lebih rinci dan mendalam. Data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur ekonomi nasional.
Dalam kaitan tersebut, ia juga mengimbau seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan jawaban yang akurat dan sah kepada petugas BPS. Hal ini bertujuan agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.
Data yang terkumpul nantinya juga dibutuhkan oleh OJK untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci, termasuk situasi ekonomi di berbagai daerah. Informasi ini menjadi salah satu dasar penting dalam melaksanakan tugas pengawasan sektor jasa keuangan.
Di sisi lain, Friderica kembali menegaskan keyakinannya bahwa BPS memiliki kredibilitas serta standar yang memadai dalam melindungi kerahasiaan data yang diberikan oleh responden. Perlindungan tersebut menjadi bagian dari prinsip kerja lembaga statistik nasional.
Keyakinan ini didasarkan pada pengalaman kerja sama yang telah terjalin antara OJK dan BPS dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Dari pengalaman itu, OJK mengetahui bahwa metodologi, mekanisme lapangan, serta standar operasional prosedur diterapkan secara ketat.
Meski begitu, ia tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan adanya pihak yang mengaku sebagai petugas resmi BPS. Sikap hati-hati menjadi kunci utama agar tidak terjebak dalam tindakan yang merugikan.
“Sekali lagi, kuncinya adalah kewaspadaan masyarakat. Harus memeriksa terlebih dahulu kebenaran identitas petugas tersebut. Pastikan kartu tanda pengenalnya dan dapat melakukan konfirmasi melalui ketua RT atau RW setempat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa biasanya petugas resmi BPS akan memberitahukan kehadirannya terlebih dahulu melalui perangkat lingkungan tempat responden tinggal. Pola kerja ini memudahkan masyarakat untuk memastikan keaslian tugas petugas.
Perlu diketahui, BPS tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 dan memastikan seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Kerahasiaannya dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mendukung penyusunan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.
Laporan : Hartono KS.
