Aliansi Balikpapan Bergerak Gelar Aksi Damai, Sampaikan Tuntutan Nasional dan Daerah
Balikpapan – KALTIM – Baraberita.com – Pada hari Senin, 15 Juni 2026 pukul 14.57 WITA, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, dilaksanakan aksi unjuk rasa damai oleh Aliansi Balikpapan Bergerak (BARAK). Kegiatan ini dipimpin oleh koordinator lapangan Whisnu Nugroho dan diikuti sekitar 500 orang yang terdiri dari berbagai elemen organisasi kemahasiswaan dan masyarakat.
Elemen yang berpartisipasi meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan, Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikpapan, serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Balikpapan secara keseluruhan. Selain itu hadir pula Himpunan Mahasiswa Bontang, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulia, Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Mulia, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan, dan Aliansi Mahasiswa Migas.
Turut bergabung dalam aksi ini adalah organisasi kemahasiswaan tingkat nasional yang memiliki cabang di daerah, antara lain Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Islam. Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan kepedulian bersama terhadap kondisi yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam pelaksanaannya, massa aksi membawa sejumlah atribut pendukung kegiatan, meliputi satu unit kendaraan pikap lengkap dengan sistem suara, serta bendera organisasi dan bendera Merah Putih. Tercatat ada enam bendera Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dua bendera Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, satu bendera Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Balikpapan, satu bendera Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, tiga bendera Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dua bendera Merah Putih, satu bendera Sekolah Tinggi Teknologi Migas, satu bendera Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan, dan satu bendera Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulia.
Massa juga mengibarkan spanduk dan poster yang memuat berbagai pesan kritis, antara lain “Indonesia Darurat 15.06.2026”, “Balikpapan Menggugat 1312”, “Pertamax Elit! Pertalite Sulit!”, serta tulisan yang menyoroti pemborosan anggaran, ketimpangan sosial, lemahnya kinerja pemerintahan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Semua pesan tersebut menjadi bentuk ungkapan keprihatinan terhadap kondisi yang dirasakan sehari-hari oleh masyarakat.
Aksi ini disampaikan dengan membawa dua kelompok isu utama, yaitu isu nasional dan isu daerah. Pada tingkat nasional, massa mendesak pemerintah pusat segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak, mengevaluasi kebijakan fiskal negara, serta menjaga batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar tidak membebani beban hidup rakyat.
Selain itu, tuntutan nasional juga meliputi evaluasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, memastikan ketepatan sasaran penyaluran subsidi, serta menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Massa juga meminta pembatalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahan ketiganya, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, sekaligus menolak penerapan kembali dwifungsi kedua lembaga tersebut.
Untuk lingkup daerah, isu utama yang disampaikan menyangkut distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite. Massa meminta Pemerintah Kota Balikpapan mengevaluasi jam operasional pendistribusian, Kepolisian Resor Kota Balikpapan menindak tegas praktik pengetapan, Pertamina memberikan transparansi jumlah kuota yang diterima, serta menjamin ketersediaan pasokan di wilayah Balikpapan Timur.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah krisis tenaga pendidik. Massa menuntut pemerintah menyusun dan menjalankan program regenerasi guru secara berkelanjutan guna mengatasi kekurangan tenaga pengajar di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, termasuk menyiapkan jalur pembinaan bagi calon guru lokal sejak jenjang pendidikan menengah hingga mengikuti Pendidikan Profesi Guru.
Selain itu, massa juga meminta pemerataan fasilitas Penerangan Jalan Umum sepanjang ruas jalan dari Kilometer 8 hingga Kilometer 28, mengingat wilayah tersebut masih minim pencahayaan dan rawan terjadinya tindak kriminal serta kecelakaan lalu lintas. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga yang melintas, terutama pada malam hari.
Terkait ketertiban lalu lintas, massa mendesak agar pengaturan jam operasional kendaraan berat yang saat ini masih berupa surat edaran segera ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah. Langkah ini harus disertai pengawasan dan penegakan hukum yang tegas guna mencegah pelanggaran di kawasan rawan seperti Simpang Muara Rapak dan ruas jalan utama lainnya.
Keamanan di kawasan sepanjang jalan utama juga menjadi perhatian. Massa meminta peningkatan frekuensi patroli dan pengawasan untuk menekan angka kejahatan seperti perampasan dan begal. Selain itu, diharapkan ada solusi permanen untuk mengatasi masalah parkir liar kendaraan besar di kawasan Kilometer 15 yang telah memakan bahu jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Massa juga menyoroti proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Sayang Ibu di wilayah Balikpapan Barat yang hingga saat ini masih mangkrak. Mereka meminta percepatan penyelesaian serta keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, progres pekerjaan, dan rencana penyelesaiannya agar masyarakat segera memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
Isu lain yang disampaikan adalah dugaan pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada proyek properti milik PT Mitra Gemilang Mahacipta di kawasan depan Dome Balikpapan. Massa meminta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta instansi terkait membuka seluruh dokumen perizinan secara transparan serta menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan. Terakhir, massa juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan program beasiswa Gratispol agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 14.10 WITA, ketika massa berkumpul di titik kumpul Simpang Tiga Balikpapan Center, Jalan A. Yani. Kemudian pada pukul 14.35 WITA, mereka bergerak secara tertib menuju halaman Kantor DPRD Kota Balikpapan dengan melakukan long march. Kedatangan massa disambut dengan pengamanan dari aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama.
Setelah tiba di lokasi, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian orasi oleh sejumlah perwakilan organisasi. Jusliadin selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Balikpapan menyampaikan keprihatinan terhadap kenaikan harga BBM, melemahnya nilai tukar rupiah, serta belum selesainya pembangunan rumah sakit daerah. Ia juga menyoroti sulitnya mendapatkan Pertalite dan lemahnya penertiban kendaraan berat yang melanggar aturan.
Natan selaku perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi di kawasan Kilometer 10 yang minim penerangan dan sering dilalui kendaraan besar. Ia meminta peningkatan pengawasan dan penambahan lampu jalan agar keamanan mahasiswa dan warga sekitar terjamin.
Helmi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan menegaskan bahwa aksi ini dilakukan karena aspirasi yang disampaikan selama ini belum mendapatkan tanggapan yang memadai. Ia memperingatkan bahwa jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, maka massa akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar.
Wari Dotur Rahmah selaku Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan mempertanyakan efektivitas pengawasan di lapangan serta keterlambatan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan beasiswa dan ketertiban lalu lintas. Ia berharap pemerintah dapat lebih responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Perwakilan dari Sekolah Tinggi Teknologi Migas juga turut menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah yang dinilai lambat dalam memperbaiki infrastruktur dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Sementara itu, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulia menyayangkan belum adanya kehadiran pimpinan daerah untuk menerima aspirasi secara langsung.
Dalam orasinya, Hijir Ismail selaku Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Balikpapan menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara damai dan sesuai prosedur. Ia menolak tuduhan yang tidak berdasar dan meminta pemerintah serta DPRD menyelesaikan masalah distribusi BBM dengan cara yang adil dan transparan.
Pukul 16.30 WITA, massa diterima oleh sejumlah perwakilan pimpinan DPRD Kota Balikpapan, unsur Pemerintah Kota, serta perwakilan dari Pertamina Patra Niaga. Dalam pertemuan awal, disampaikan bahwa Wali Kota dan Ketua DPRD berhalangan hadir karena sedang berada di luar daerah untuk urusan kedinasan dan kesehatan.
Massa menanggapi hal tersebut dengan meminta bukti kejelasan ketidakhadiran serta menegaskan bahwa mereka ingin bertemu langsung dengan pemangku kebijakan agar tuntutan dapat dibahas secara mendalam. Setelah berdiskusi, disepakati akan diadakan pertemuan lanjutan pada Kamis, 18 Juni 2026 pukul 14.00 WITA di Aula Pemerintah Kota Balikpapan dengan kehadiran pimpinan terkait.
Pada sesi dialog lanjutan yang berlangsung hingga pukul 19.12 WITA, perwakilan instansi memberikan tanggapan terhadap setiap poin tuntutan. Pihak Pertamina menyampaikan telah menaikkan kuota penyaluran Pertalite dari 121 kiloliter menjadi sekitar 174 kiloliter per hari, sementara kepolisian menjamin akan meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan di seluruh wilayah rawan.
Pukul 20.25 WITA, seluruh rangkaian kegiatan diakhiri dengan tertib dan aman. Massa membubarkan diri secara berangsur-angsur setelah menerima kepastian jadwal pertemuan lanjutan. Secara keseluruhan, aksi ini berlangsung damai dan menjadi bukti penyampaian aspirasi yang sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia.
Laporan : Obid Setiawan
