Polda Maluku Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Air Bersih, Kerugian Negara Capai Rp.1,88 Miliar
AMBON — MALUKU — BARABERITA.COM — Polda Maluku terus memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mengoptimalkan pelaksanaan 100 Hari Program Kerja Kapolri. Langkah ini diambil khususnya untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan keuangan negara.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Tahun Anggaran 2020.
Dalam perkembangan penyidikan perkara tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku telah menetapkan satu orang tersangka berinisial AS pada Rabu, 11 November 2026.
AS ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Penetapan tersebut juga telah melalui mekanisme gelar perkara sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tersangka AS diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, yang bersangkutan juga diduga berperan dalam mengendalikan perusahaan penyedia yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp.1.889.672.552,81 atau sekitar Rp.1,88 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif tanggal 6 Agustus 2026.
Besaran kerugian tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pengungkapan perkara. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pengungkapan perbuatan pidana, tetapi juga pada perlindungan dan penyelamatan keuangan negara.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, menegaskan bahwa pengungkapan perkara ini merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku dalam mendukung penguatan penegakan hukum yang menjadi salah satu prioritas pelaksanaan 100 Hari Program Kerja Kapolri.
“Penanganan tindak pidana korupsi menjadi salah satu perhatian serius Polri. Polda Maluku berkomitmen memastikan setiap perkara korupsi yang ditangani diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Rositah.
Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka dalam perkara proyek air bersih Kecamatan Nusaniwe ini merupakan wujud keseriusan penyidik dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Langkah ini sekaligus memastikan bahwa penggunaan anggaran negara, khususnya yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Anggaran pembangunan pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara harus ditangani secara serius,” tambahnya.
Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada aparat penegak hukum.
Sementara itu, Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho, menjelaskan bahwa penetapan AS sebagai tersangka merupakan hasil dari rangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan. Hal ini mencakup pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut.
“Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperkuat melalui mekanisme gelar perkara. Dalam proses ini, penyidik juga mendasarkan penghitungan kerugian keuangan negara pada hasil pemeriksaan investigatif BPK RI,” jelasnya.
Penyidik akan terus melaksanakan penanganan perkara sesuai prosedur hukum, dengan mengedepankan kecermatan dalam pembuktian serta memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan perkara ini tidak berhenti pada penetapan tersangka, melainkan akan terus didalami untuk memastikan seluruh aspek pertanggungjawaban pidana dapat dibuktikan secara objektif.
Laporan : Aisa Dg. Gege
