Polda Gorontalo Tetapkan Tersangka Dugaan Pemalsuan Dokumen dan Pengangkutan Mineral Tanpa Izin
GORONTALO — BARABERITA.COM — Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Gorontalo terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemalsuan surat serta pengangkutan mineral tanpa izin. Peristiwa ini terjadi di kawasan Pelabuhan Anggrek, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, pada 17 September 2026.
Dalam perkembangan terbaru yang disampaikan saat konferensi pers di Humas Polda Gorontalo, Kamis (19/11/2026), Direktur Polairud Polda Gorontalo, Kombes Pol. Devy Firmansyah, menyatakan penyidik telah menetapkan empat orang tersangka tambahan. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara ini kini menjadi lima orang.
“Empat tersangka tambahan masing-masing berinisial AIJU, ARM, SM, dan FO. Sementara satu tersangka berinisial MR telah ditetapkan sebelumnya,” terangnya.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka AIJU diduga berperan sebagai pemilik material batu dan memerintahkan tersangka MR untuk memanipulasi data manifest pengiriman yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Tersangka ARM diduga bertindak selaku pengemudi yang membantu mengangkut material tersebut menuju Pelabuhan Anggrek untuk dikirim ke luar daerah.
Adapun tersangka SM diduga terlibat dalam proses pengangkutan sekaligus turut membantu memanipulasi dokumen pengiriman agar terlihat sah.
Sementara itu, tersangka FO merupakan pihak dari agen pelayaran yang diduga mengetahui ketidaklengkapan dokumen namun tetap memproses pengiriman material tersebut.
Kelima orang tersebut kini telah ditahan oleh penyidik guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 391 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang pemalsuan surat dan/atau penggunaan surat palsu. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait pengangkutan mineral tanpa izin.
Penyidik juga menjelaskan rencana pelelangan barang bukti berupa material batu hitam dan batu hijau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Langkah ini diambil merujuk pada Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengatur bahwa benda sitaan yang mudah rusak atau berisiko dapat dilelang sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
Sebelum pelaksanaan pelelangan, penyidik telah mengirimkan surat permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Gorontalo pada 22 Oktober 2026. Tanggapan diterima pada 27 Oktober 2026 yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak mensyaratkan penetapan pengadilan sepanjang persyaratan yang dimaksud telah terpenuhi.
Laporan : Indra Meidi Palantu
