Jejak Aliran Dana Ilegal BBM Bersubsidi Sulsel Dilacak Lewat Tindak Pidana Pencucian Uang
JAKARTA — BARABERITA.COM — Badan Reserse Kriminal Polri memperluas penanganan perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke ranah tindak pidana pencucian uang. Langkah pengembangan ini dilakukan guna menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari tindak pidana, serta aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto menjelaskan bahwa perkara asal sebelumnya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026. Perkara tersebut diduga melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Hasil penyidikan menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar dilakukan melalui serangkaian pemindahan dari sejumlah truk tangki ke dua kapal Pengangkut Bahan Bakar Minyak di Perairan Pantai atau SPOB, yaitu SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. BBM tersebut kemudian dipindahkan kembali melalui mekanisme pemindahan antar-kapal atau ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Aktivitas ilegal ini diduga berlangsung selama kurun waktu Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume BBM bersubsidi yang dipindahkan mencapai sekitar 3.532 kiloliter.
“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, serta menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp.67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti yang terkait dengan aktivitas kejahatan tersebut. Barang bukti yang diamankan meliputi dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 kiloliter BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Suhasto menambahkan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Sementara itu, penyidikan dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang melalui laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dengan dasar hukum Pasal 607 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam pengembangan perkara tindak pidana pencucian uang ini, Bareskrim Polri akan menelusuri secara mendalam berbagai transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Penelusuran dilakukan dengan menerapkan prinsip mengikuti aliran uang dan mengikuti aset atau follow the money and follow the asset.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi mengungkapkan bahwa salah satu modus operandi yang digunakan para pelaku adalah memanfaatkan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang melebihi ketentuan dalam dokumen resmi.
Dalam pelaksanaannya, BBM diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diubah menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tersebut terlihat seolah-olah merupakan jalur distribusi yang sah dan resmi.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 kiloliter dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.
Ia menegaskan bahwa pengembangan perkara akan terus dilakukan secara terpadu bersama Bareskrim Polri guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut, baik sebagai pelaku langsung maupun pihak yang menikmati hasilnya.
Di sisi lain, Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas upaya penegakan hukum yang telah dilakukan terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini.
Menurutnya, penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi serta merampas hak masyarakat yang sesungguhnya berhak menerima BBM bersubsidi tersebut.
“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut berasal dari uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.
Kepolisian bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Pengembangan perkara ke ranah tindak pidana pencucian uang ini diharapkan dapat mengungkap seluruh pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal sekaligus mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara di masa mendatang.
Laporan : Rosi Naswa Putri
