Bareskrim Polri Ungkap Lima Kasus TPPO, 13 Korban Diselamatkan dan 13 Tersangka Ditetapkan
JAKARTA –BARABERITA.COM — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) berhasil mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan beragam modus operandi. Pengungkapan ini mencakup penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, praktik pengantin pesanan, hingga perekrutan warga negara Indonesia sebagai militer bayaran di luar negeri.
Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Lobby Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, serta Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang.
Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menyatakan bahwa TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Modus kejahatan ini terus berkembang dan semakin canggih dengan memanfaatkan media sosial, kemajuan teknologi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang rentan.
“Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nurul.
Nurul menjelaskan, kelima perkara tersebut tercatat dalam lima laporan polisi dengan total 13 orang korban dan 13 orang tersangka yang telah ditetapkan. Seluruh penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta perspektif perlindungan terhadap korban.
Perkara pertama berkaitan dengan dugaan TPPO dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kasus ini bermula dari perekrutan seorang perempuan berinisial M yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji sebesar Rp1.200.000 per bulan. Korban diberangkatkan pada Agustus 2024, namun pada Februari 2026 keluarga korban menerima kabar bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi.
Dalam perkara ini, penyidik menetapkan lima tersangka yang terdiri dari perekrut lapangan, sponsor, serta pihak perusahaan yang diduga terlibat dalam pengurusan dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.
Perkara kedua berkaitan dengan perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki. Para korban difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, hingga tiket perjalanan. Upaya pemberangkatan berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
Selanjutnya, perkara ketiga mengungkap dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Para korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China dengan iming-iming mahar berkisar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan sebesar Rp4 juta hingga Rp5 juta.
Hasil penyidikan menemukan dugaan praktik perdagangan perempuan melalui jaringan agen yang beroperasi di Indonesia, Hong Kong, dan Tiongkok. Foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di Tiongkok untuk dijadikan katalog calon pengantin, dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta per orang.
Dalam perkara ini, tiga orang korban berhasil diidentifikasi dan tiga orang tersangka telah ditetapkan. Para tersangka diduga berperan sebagai pihak yang memperkenalkan calon pengantin, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan dokumen perjalanan.
Bareskrim Polri juga menyampaikan perkembangan penanganan TPPO dengan modus perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia. Pada perkara keempat, lima orang WNI diduga direkrut melalui aplikasi pesan instan dengan iming-iming pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, maupun tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Para korban dijanjikan gaji sebesar USD3.000 per bulan dan bonus penandatanganan kontrak senilai USD10.000. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan ternyata tidak sesuai kenyataan karena para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran. Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial MI yang diduga berperan sebagai penanggung jawab perekrutan dan memperoleh keuntungan USD1.000 untuk setiap orang yang berhasil direkrut.
Sementara itu, perkara kelima mengungkap jaringan perekrutan WNI sebagai militer bayaran Rusia melalui media sosial. Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar USD35.000 atau sekitar Rp620 juta, gaji bulanan USD3.000, serta biaya keberangkatan yang ditanggung sepenuhnya.
Dalam perkara ini, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh orang WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di dalam negeri.
Nurul menegaskan bahwa penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, melainkan juga mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, mulai dari perekrut, pihak yang membiayai, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran dana yang terjadi.
“Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus yang tidak masuk akal, terutama yang disebarkan melalui media sosial tanpa kejelasan legalitas dan prosedur penempatan.
“Masyarakat harus memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi, menggunakan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang terdaftar, memiliki kontrak kerja, asuransi, serta visa kerja yang sesuai. Jangan mudah menyerahkan data pribadi kepada perekrut yang tidak jelas identitas dan legalitasnya,” imbau Nurul.
Dari sisi pengawasan penempatan pekerja migran, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap PT Alpa Nusantara Perdana yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Guritno menyampaikan, pada 30 September 2025, Kementerian P2MI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan penempatan PMI. Setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, sanksi tersebut dicabut pada 17 November 2025, namun perusahaan tetap berada dalam masa pengawasan selama 12 bulan.
Namun, pada Februari 2026 kembali muncul pengaduan terkait kasus pekerja migran yang dikelola perusahaan tersebut. Hasil pendalaman menemukan kembali keterlibatan perusahaan dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja di luar prosedur yang berlaku, sementara nama pekerja tersebut tidak tercantum dalam data yang disampaikan kepada kementerian.
“Mengingat pelanggaran kembali terjadi pada masa pengawasan, Kementerian P2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin penempatan perusahaan tersebut. Dengan pencabutan tersebut, perusahaan tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia,” jelas Guritno.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Bareskrim Polri terus diperkuat melalui pertukaran informasi serta penyampaian data dan dokumen pendukung guna mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa para tersangka dalam kelima perkara tersebut dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Yolanda menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa tawaran menjadi tentara asing dengan iming-iming penghasilan besar dapat berpotensi menjadi modus perdagangan orang apabila proses perekrutan dilakukan dengan tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan ekonomi, serta menempatkan korban dalam situasi eksploitasi.
“Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji manis, jangan abaikan prosedur keberangkatan, dan jangan takut untuk melapor apabila mengalami hal yang mencurigakan,” tegas Yolanda.
Selain upaya penindakan dan penegakan hukum, Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri juga terus mengintensifkan langkah pencegahan melalui berbagai program sosialisasi hingga ke daerah, kampanye kesadaran masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai mitra baik di tingkat nasional maupun internasional.
Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi mengenali berbagai modus kejahatan perdagangan orang, mencegah perekrutan ilegal, melindungi korban, serta melaporkan setiap indikasi kejahatan kepada aparat penegak hukum terdekat. Kenali modusnya, cegah kejahatannya, lindungi korbannya, dan laporkan pelakunya.
Laporan : Rosi Naswa Putri
