WNA Pemilik Restoran di Sidoarjo Ditetapkan Tersangka TPPO, 19 Pekerja Termasuk Anak Dieksploitasi
SURABAYA — JATIM — BARABERITA.COM — Polda Jawa Timur resmi mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan seorang warga negara asing yang berprofesi sebagai pemilik restoran di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Identitas tersangka diketahui berinisial FD, berusia 57 tahun. Ia diduga kuat melakukan eksploitasi terhadap 19 orang pekerja, di antaranya seorang anak.
Penetapan status tersangka ini merupakan hasil kerja keras penyidik dari Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jatim. Pengungkapan bermula dari dugaan praktik eksploitasi tenaga kerja yang terjadi di restoran yang dikelola langsung oleh tersangka.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, menyampaikan bahwa pihak kepolisian berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap praktik perdagangan orang maupun eksploitasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Jules di Surabaya pada Rabu, 11 November 2026.
FD diketahui memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) sebagai pemegang status investor. Dalam menangani perkara ini, Polda Jatim tidak hanya berfokus pada proses hukum yang dijalani terhadap tersangka, tetapi juga memastikan seluruh pekerja yang diduga menjadi korban mendapatkan perlindungan hukum serta pendampingan yang layak.
“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Reserse PPA/PPO Polda Jatim, Kombes Pol. Ganis Setyaningrum, memaparkan bahwa dugaan praktik eksploitasi tersebut berlangsung dalam kurun waktu Mei hingga Oktober 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka di dalam perjanjian kerja. Akan tetapi, meskipun restoran belum beroperasi secara penuh, para pekerja sudah diwajibkan bekerja dengan beban yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.
Para pekerja hanya menerima gaji berkisar antara Rp.1,3 juta hingga Rp.1,5 juta setiap bulannya. Lebih dari itu, mereka juga diancam dengan denda sebesar Rp.5 juta hingga Rp.15 juta jika mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan terpenuhi.
Tidak sekadar dugaan eksploitasi tenaga kerja, penyidik juga mendalami adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki. Pendalaman dilakukan dengan sangat hati-hati guna menjaga identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.
Sejumlah barang bukti berhasil diamankan petugas dari lokasi kejadian, antara lain telepon genggam, pakaian pribadi, akta kelahiran, serta dokumen perjanjian kerja yang berkaitan langsung dengan perkara ini.
Atas perbuatannya, FD disangkakan melanggar ketentuan pidana di bidang perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai dengan hasil penyidikan yang telah dilakukan.
Secara khusus, untuk dugaan tindak pidana perdagangan orang, penyidik menerapkan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal ini memuat ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
Guna mendukung upaya pemulihan kondisi para korban, Polda Jatim menjalin koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. Langkah ini bertujuan menyediakan akses rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan masing-masing korban.
Selain itu, kepolisian juga berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Juanda guna menindaklanjuti status keimigrasian tersangka. Sementara langkah administratif terkait keimigrasian tetap menjadi kewenangan instansi yang berwenang. Polda Jatim menegaskan penanganan perkara ini akan terus berjalan hingga tuntas.
Laporan : Agus Jumantoro
