SURAT TERBUKA UNTUK KAPOLDA SULAWESI UTARA di Manado
Pengantar Redaksi
BITUNG — SULUT — BARABERITA.COM — Redaksi Baraberita.com menerima kiriman surat terbuka dari seorang advokat sekaligus konsultan hukum, R. Wahyu Nawawy, S.H., yang menyampaikan keluhan terkait alur pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK/SPKT), khususnya di lingkungan Polres Bitung, Polda Sulawesi Utara.
Dalam surat yang ditandatangani pada Rabu, 11 November 2026 tersebut, penulis memaparkan adanya praktik yang dinilai mempersulit warga yang ingin menyampaikan laporan maupun pengaduan ke kepolisian. Alih-alih berjalan sederhana, warga justru diarahkan berulang kali dari satu unit ke unit lain, sehingga membebani pelapor, terlebih bagi mereka yang dalam kondisi sakit atau terluka.
Redaksi menilai aspirasi ini penting untuk disampaikan kepada publik sekaligus pihak berwenang. Pelayanan publik yang prima merupakan harapan setiap warga negara, terlebih ketika seseorang sedang membutuhkan bantuan dan keadilan. Surat terbuka ini kami muat apa adanya sebagai ruang aspirasi masyarakat. Seluruh isi surat menjadi tanggung jawab penulis. Berikut adalah surat terbuka selengkapnya:
Bitung, 11 November 2026
SURAT TERBUKA
Kepada Yth.,
Bapak Kapolda Sulawesi Utara
Dengan hormat,
Melalui surat terbuka ini, saya menyampaikan aspirasi sekaligus keluhan masyarakat terkait pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK/SPKT) di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, khususnya di Polres Bitung.
Saat ini, warga masyarakat yang ingin membuat pengaduan atau laporan polisi—baik didampingi pengacara maupun secara mandiri—diarahkan terlebih dahulu untuk berkonsultasi dengan petugas piket di Unit Reserse Kriminal. Apabila laporan disetujui oleh petugas tersebut, pelapor baru diarahkan kembali ke SPK/SPKT untuk menyusun laporan polisi. Setelah laporan diterima di SPK/SPKT, pelapor kemudian diarahkan kembali ke petugas piket di Unit Reserse Kriminal tersebut untuk pengambilan Berita Acara Pemeriksaan awal.
Mekanisme ini sungguh-sungguh merepotkan masyarakat, karena pelapor harus berjalan bolak-balik antar unit di lingkungan kepolisian. Hal ini terasa semakin berat dan menyedihkan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga maupun korban penganiayaan yang dalam kondisi terluka atau sakit, namun tetap harus berpindah tempat hanya untuk menyelesaikan satu proses pelaporan.
Praktik ini telah berlangsung cukup lama dan sangat meresahkan masyarakat. Selain itu, prosedur tersebut juga menyimpang jauh dari ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3) huruf a, b, dan c, yang mengatur mengenai standar pelayanan penerimaan laporan di kepolisian.
Hal ini tentunya belum selaras dengan semboyan yang digaungkan oleh Bapak Kapolri Jenderal Pol. Dr. (Hc) Suyudi Ario Seto, yaitu: “Polisi yang Dekat, Profesional, dan Dipercaya Masyarakat.” Semangat tersebut mengandalkan bahwa kepolisian harus hadir di tengah masyarakat dengan pelayanan yang sederhana, mudah dijangkau, serta tidak mempersulit warga yang sedang mencari keadilan. Semoga dalam kepemimpinan Bapak Jenderal Suyudi Ario Seto, institusi Polri semakin disayangi, dicintai, dan dipercaya oleh masyarakat luas.
Besar harapan saya agar Bapak Kapolda berkenan meninjau dan menertibkan kembali alur pelayanan di SPK/SPKT sehingga lebih sederhana, cepat, dan tidak membebani masyarakat yang sedang membutuhkan keadilan. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjut dari Bapak, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
R. Wahyu Nawawy, S.H.
Advokat dan Konsultan Hukum
