Ketua BEM Universitas Mulia Soroti Paradoks Balikpapan: Ekonomi Tumbuh, Biaya Hidup Makin Membebani

Balikpapan – KALTIM – Baraberita.com – Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kerap menyampaikan bahwa kondisi ekonomi daerah berada dalam keadaan stabil dan positif. Salah satu indikator yang sering dijadikan acuan adalah tingkat inflasi yang masih berada dalam rentang target nasional, yaitu 2,5 persen dengan toleransi 1 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per pertengahan Mei 2026, inflasi tahunan Balikpapan tercatat sekitar 2 persen. Secara teori ekonomi, angka tersebut memang menggambarkan stabilitas harga yang relatif terjaga.

Namun menurut Aylatifashya Rahma Putri, Mahasiswa Hukum sekaligus Presiden Mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan, kondisi di lapangan tidak sepenuhnya sejalan dengan angka statistik tersebut. Ia menilai masyarakat tidak hidup dari catatan inflasi, melainkan dari perjuangan menghadapi tingginya biaya logistik dan tekanan ekonomi sehari-hari. Apa yang dirasakan warga adalah kenaikan harga beras setiap minggu, mahalnya biaya transportasi harian, kenaikan biaya sewa tempat tinggal, dan semakin sulitnya menjangkau berbagai kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, ketika pemerintah berulang kali mengklaim inflasi terkendali, banyak warga justru mempertanyakan realitas yang mereka hadapi. Aylatifashya menegaskan bahwa ada kesenjangan yang nyata antara data di atas kertas dengan pengalaman warga saat berbelanja di pasar atau membayar kebutuhan bulanan. Bagi masyarakat, indikator makroekonomi tidak serta-merta membuat beban hidup menjadi lebih ringan.

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai komoditas kebutuhan masyarakat mengalami penyesuaian harga yang cukup terasa. Salah satu yang paling menonjol adalah kenaikan tarif transportasi udara, disusul dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak yang berlaku di wilayah Kalimantan Timur mulai 10 Juni 2026. Perubahan ini menjadi sorotan utama karena dampaknya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, harga Pertamax di SPBU resmi kini mencapai Rp16.650 per liter, sedangkan di Pertashop dijual seharga Rp16.550 per liter. Angka ini naik sekitar Rp3.950 atau setara 32,11 persen dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp12.600 per liter. Kenaikan yang cukup signifikan ini langsung memicu kekhawatiran di berbagai kalangan.

Selain Pertamax, jenis bahan bakar lain juga mengalami penyesuaian. Pertamax Turbo tercatat di angka Rp21.200 per liter, Pertamina Dex Rp25.350 per liter, Dexlite Rp23.500 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter, dan Biosolar Rp6.800 per liter. Meskipun secara hitungan statistik kenaikan ini hanya berkontribusi sekitar 0,27 hingga 0,3 persen terhadap inflasi bulanan, dampaknya terasa berat bagi masyarakat yang pendapatannya tidak ikut meningkat.

Aylatifashya menekankan bahwa kenaikan harga BBM bukan sekadar masalah biaya kendaraan semata. Bahan bakar merupakan komponen utama yang menentukan biaya distribusi barang dan jasa secara keseluruhan. Ketika harga BBM naik, maka biaya angkutan barang ikut melonjak, ongkos logistik membengkak, dan pada akhirnya harga hampir seluruh kebutuhan pokok pun mengalami penyesuaian.

Pedagang kecil harus menanggung biaya operasional yang lebih besar, pelaku usaha mikro tertekan dengan modal yang membengkak, sedangkan masyarakat sebagai konsumen akhir menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Rantai kenaikan harga ini terjadi secara beruntun dan sulit dihindari oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tetap.

Situasi ini dinilai semakin ironis mengingat Balikpapan dikenal luas sebagai kota penghasil minyak bumi. Di tengah gencarnya narasi pembangunan Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, kesejahteraan warga justru menjadi pertanyaan besar. Pemerintah terus menyampaikan data mengenai masuknya investasi triliunan rupiah, namun bagi sebagian besar warga, yang terasa justru semakin mahalnya biaya hidup.

Menurut Aylatifashya, pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi peningkatan taraf hidup yang nyata. Ada kesenjangan yang terlihat jelas antara kemajuan fisik pembangunan dan peningkatan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin bahwa kesejahteraan terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Tekanan ekonomi juga terasa dari sektor properti dan lahan yang mengalami kenaikan nilai secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Harga rumah dan biaya sewa tempat tinggal meningkat tajam seiring dengan bertambahnya permintaan akibat kehadiran proyek strategis nasional. Meskipun IKN membawa dampak positif berupa lapangan kerja, hal ini juga menimbulkan tekanan baru terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga setempat.

Ketika jumlah penduduk terus bertambah sementara ketersediaan pangan dan infrastruktur pendukung belum berkembang secara seimbang, maka dampak yang paling terasa adalah kenaikan biaya hidup. Aylatifashya menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan fisik dan sistem penunjang kebutuhan masyarakat menjadi hal yang mendesak untuk diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

Secara angka, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur memang termasuk yang tertinggi di Indonesia, bahkan sering melampaui angka 6 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Seringkali, pertumbuhan tersebut hanya terpusat pada sektor tertentu seperti konstruksi, pertambangan, dan investasi besar, yang manfaatnya belum langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Inilah yang disebut sebagai paradoks pembangunan di Balikpapan. Di satu sisi, gedung-gedung baru, hotel, dan fasilitas umum terus dibangun, nilai proyek terus meningkat, dan modal terus berdatangan. Namun di sisi lain, warga masih mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan sehari-hari dan semakin beratnya beban hidup yang harus ditanggung.

Aylatifashya Rahma Putri berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator makroekonomi semata. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sesungguhnya diukur dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang konkret untuk menekan biaya logistik, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Balikpapan.

Laporan : Na’ila Abraara

follow :