Bareskrim Polri Gelar Perkara Internal Kasus Dugaan Makar, Libatkan Kompolnas dan Ahli
JAKARTA — BARABERITA.COM — Bareskrim Polri telah menggelar perkara internal dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana makar. Kegiatan ini melibatkan sejumlah unsur pengawasan maupun penyidik untuk menjamin proses berjalan secara objektif dan transparan.
Gelar perkara tersebut juga dihadiri oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta para ahli. Kehadiran pihak eksternal dimaksudkan untuk memastikan seluruh rangkaian penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 19 November 2026. Unsur yang terlibat antara lain penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Wassidik, Divisi Propam Polri, Itwasum Polri, serta perwakilan dari pihak eksternal.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, gelar perkara ini difokuskan untuk membahas fakta hukum dan bukti baru yang telah diperoleh selama proses penyidikan berlangsung.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujar Susatyo.
Setelah pelaksanaan gelar perkara internal ini, penyidik dijadwalkan akan melanjutkan proses ekspose kasus di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026).
Sebelumnya, dalam rangka mengumpulkan alat bukti yang sah, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan di beberapa lokasi. Salah satunya dilakukan di sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam. Lokasi tersebut diduga digunakan sebagai posko makar oleh EHS, salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian dari pengumpulan bukti tindak pidana makar,” tambah Susatyo.
Susatyo belum memberikan keterangan rinci terkait barang bukti apa saja yang berhasil diamankan dari hasil penggeledahan tersebut.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar yang ditujukan terhadap Presiden, termasuk dugaan pemufakatan jahat. Perkara ini diduga memiliki keterkaitan dengan kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Sementara itu, dalam perkara terpisah namun saling berkaitan mengenai dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri. Keempatnya berinisial LSP, AS, EHS, dan SU.
Laporan : Bambang Hermanto
