Minggu, April 5Informasi itu penting

Kabid Humas Kombes Pol Drs. Ahmad Mustafa Kamal, S.H : Kami Ingatkan Warga Untuk Tidak Mengambil Kesempatan Dalam Wabah Virus Corona

Jayapura – Papua,  Baraberita.com – Rabu, 25/03/2020 – Dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19, Kepolisian Daerah Papua dalam hal melakukan sebuah penanganan Wabah virus tersebut memiliki penerapan hukum, Rabu (25 /03/2020).

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, S.H mengatakan Polri dalam melakukan tindakannya dilakukan bedasarkan aturan hukum yang berlaku dalam penanganan wabah bencana pandemic Virus Corona (covid-19). Kmi juga mengingatkan kepada warga Masyarakat untuk tidak mengambil kesempatan dalam bencana wabah virus Corona (Covid-19) dan juga kegiatan yang melanggar hukum karena kami akan melakukan tindakan tegas.

Kita ketahui bersama bahwa Virus Corona merupakan wabah penyakit yang  saat ini bersifat Pandemic sehingga dikategorikan sebagai Bencana Non Alam. World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020 menjadi dasar penting  diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  (COVID-19).

“Dalam hal Karantina kesehatan dalam penerapannya sanksi bagi setiap orang yang tidak mematuhi Karantina Kesehatan terdapat dalam Pasal 93, UU No. 6 tahun 2018 : Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan  Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau  menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan  sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana  dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana  denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),” ucap Kabid Humas.

Kemudian diterapkannya penegakan hukum bagi penimbunan barang kebutuhan yang terdapat dalam Pasal 107, UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dimana Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar  rupiah).

Selanjutnya sanksi Pidana bagi penyebar berita Hoax , pasal 45 a ayat 1, UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE dimana setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita  bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen  dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28  ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun  dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar  rupiah).

Laporan : Melky Rearaja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *