Minggu, September 27Informasi itu penting
Shadow

Ketua RT Sunat Dana Bantuan Sosial Covid-19 “Ancaman Hukumannya Berat ” Dinas Sosial Kota Depok Mengaku Tak Terlibat

Wali Kota Depok Mohammad Idris saat memberi keterangan kepada wartawan seusai meresmikan pemberlakuan PSBB di Kota Depok, Balai Kota Depok, Pancoran Mas,

Depok – Jabar, Baraberita.com – Senin, 20/04/2020 – Pemotongan dana bantuan sosial (bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh ketua RT di Kota Depok terus menjadi sorotan.

Seharusnya, warga terdampak Covid-19 dan PSBB di Kota Depok mendapatkan dana Rp 250.000 dari Pemerintah Kota Depok.

Namun, nyatanya hanya mendapatkan Rp 225.000 lantaran Rp 25.000 dana tersebut dipotong per Kepala Keluarga yang dilakukan oleh oknum Ketua RT. Bahkan tak sedikit juga warga yang hanya mendapatkan separuh dari total uang bansos tersebut.

Sabtu (18/4/2020), Wali Kota Depok Mohammad Idris telah memerintahkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Bidang Logistik dan Bantuan Sosial se-Kecamatan untuk menelusuri tindakan oknun tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok Usman Haliyana mengakui adanya pungutan liar (pungli) Bansos Covid-19 yang dilakukan sejumlah oknum RT di Depok.

Hal itu dikatakannya dari hasil investigasi Tim Gugus Tugas bersama Dinsos Kota Depok.

“Iya benar, kami sudah terjun ke lapangan dan menemukan adanya (pungli) bansos ke masyarakat penerima. Sebenarnya saya nggak mau ngasih komen ah, takut kesalahan,” tutur Usman saat di hubungi wartawan, Minggu (19/4/2020).

Usman menegaskan, kejadian penyunatan dana bansos murni inisiatif oknum RT, bukan dari manapun termasuk Pemkot Depok.

Usman mengaku tidak tahu menahu dan tidak pernah mengeluarkan surat untuk mengizinkan RT melakukan pemotongan itu.

“Kita kan ngga begitu. Itu kan oknum RT ya. Tapi sudah ditelusuri benar adanya, kami menemukan pemotogan (bansos) yang dilakukan oleh RT. Sehingga bansos Rp250 ribu nggak utuh diterima oleh warga,” paparnya.

Namun Usman enggan menyebutkan berapa banyak RT yang melakukan pemotongan tersebut.

Dari data yang dimiliki Pemkot Depok, tercatat ada sebanyak 5.223 jumlah RT di Kota Depok

“RT-RT yang melakukan pemotongan itu udah dikasih pengertian oleh Lurah dan Camat setempat,” katanya.

Seperti diketahui, selama PSBB Pemerintah Kota Depok menggelontorkan bantuan pengaman jaring sosial sebesar Rp7.5 miliar.

Dana yang bersumber dari APBD Kota Depok 2020 itu, untuk bansos 30.000 KK, Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS), atau warga yang terdampak Covid-19.

Tim Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok sebelumnya telah menyatakan bahwa tiap KK akan menerima bansos sebesar Rp 250.000

Ironisnya, ada saja sejumlah oknum RT yang memotong Bansos secara sepihak dengan besaran mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 150.0000 per KK.

Kepada RT-RT yang terlibat pemotongan dana bansos tersebut terancam hukuman berat karena mencari keuntungan dalam bencana nasional

Sejumlah warga yang mestinya menerima bantuan sebesar Rp250 ribu itu, merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya pemotongan itu

Jelas kejadian ini menjadi pukulan berat bagi pemerintah baik kota, provinsi, maupun pusat akibat ulah sang oknun tersebut.

Akibatnya, masyarakat yang menjadi susah karena pandemi Covid-19 makin susah lantaran bantuan yang diterima tidak utuh dan menambah runyam kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpinnya di tapuk pemerintahan.

Sumber : Wartakotatribunnews

Laporan : Redaksi BB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *