Soal JKN-KIS, Sekprov Kaltara Sarankan Tenaga Kerja Dicover Perusahaan
Diutarakan Sekprov, sesuai data BPJS Kesehatan, kepesertaan program JKN-KIS di Kaltara per-Februari 2020 mencapai 641.168 jiwa. Artinya hampir 100 persen penduduk Kaltara telah memiliki KIS dari total penduduk sebanyak 654.994 jiwa. “Dari data itu, belum semua tercover BPJS. Untuk itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan penerbitan surat edaran kepala daerah yang ditujukan kepada badan usaha yang berada di wilayah Kaltara agar mendaftarkan seluruh tenaga kerja dan ada pengenaan sanksi administratif pada pemberi kerja yang tidak patuh,” urainya.
Senada dengan hal tersebut, kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Usman menilai upaya yang disarankan tersebut dinilai mampu menekan penggunaan APBD yang dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Sejauh ini, akibatnya naiknya iuran BPJS, beban pemerintah pun meningkat. Untuk itu, peserta PBI yang bekerja di perusahaan, kalau bisa dialihkan. Karena mereka juga tanggungan perusahaan, ada kewajiban perusahaan membayarkan 4 persen,” tuturnya. Guna memaksimalkan upaya itu, nantinya akan disosialisasikan lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait.(humas)
Laporan : Asrudi
