Warga Protes Pemasangan Plank Pelabuhan Di Desa Sungai Pancang, Namanya Pelabuhan Sungai Nyamuk !!

Warga Audensi dengan Pengurus BPD

Sebatik, BARABERITA.COM Sabtu, 17/11/2018 Sejumlah warga dari berbagai kalangan merasa resah, dan memprotes pemasangan plank pelabuhan yang ada di Desa Sungai Pancang kecamatan Sebatik Utara.

Terkait masalah plank pelabuhan, puluhan warga mendatangi kantor Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pancang, untuk menyampaikan aspirasi warga .karna mereka merasa resah atas tulisan plank yang menamakan pelabuhan Sungai Nyamuk.sedangkan pelabuhan berada di Sungai Pancang, kemarin 16 november 2018 bertempat di kantor desa Sungai Pancang, mereka menuntut perubahan tulisan plank pelabuhan Sungai Nyamuk diganti dengan pelabuhan Sungai Pancang berdasarkan wilayah pelabuhan berada di desa Sungai Pancang. Dan sungai nyamuk adalah wilayah pemekaran desa Sungai Pancang, mereka tidak mempermasalahkan seandainya Sungai Nyamuk  tidak berbatasan dengan Sungai Pancang, karna hal ini menyangkut batas wilayah pemerintahan.

Perencanaan dari pusat pelabuhan Sebatik kemudian berubah pelabuhan Sei Nyamuk

Warga yang diterima langsung oleh ketua BPD Sahabuddin H.A. beserta anggota BPD lainnya, Menurut ketua BPD, aspirasi warga tersebut kami tampung dan mendesak kepala desa untuk segera segera menyurat ke Bupati dan DPRD Kabupaten Nunukan, kiranya memenuhi tuntutan warga, seperti yang diungkapkan Abd. Rasyid, S.Sos ( Tokoh Pemuda ) yang ikut menyuarakan tuntutan warga desa Sungai Pancang.

Mengenai hal ini, Andi Komo, S.H wakil syahbandar yang temui warga di pelabuhan mengatakan, “ Terkait masalah nama pelabuhan kenapa harus berdasarkan Sungai Nyamuk ? Andi Komo menjelaskan, bahwa berdasarkan SK kementerian perhubungan UU Nomor 53 tahun 1993.dan memang benar SK pelabuhan Sungai Nyamuk, bukan Sungai Pancang. Andi Komo mengatakan kalau mau dirubah harusnya dari awal bukan  sekarang, “ jawabnya.

Terkait dengan pertanyaan Andi Komo yang mengatakan kenapa baru sekarang mau di rubah, salah seorang warga berinisial SN mengatakan, proses perubahan bukanlah urusan warga akan tetapi pihak syahbandar lah yang harus mengurus perpindahan alamat sampai di kementerian perhubungan. SN juga menanyakan,kenapa pihak Syahbandar tidak mengajukan perubahan alamat sebelum kantor syahbandar di pindahkan ke Sungai Pancang ? seharusnya sebelum bangunan kantor Syahbandar di fungsikan,, alamat dan SK kementerian perhubungan  seharusnya sudah berubah.karna ini menyangkut wilayah pemerintahan, imbuhnya.

Laporan :ASRUDI.

 

 

 

 

 

 

follow :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *