Polisi Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Dana Covid di BPBD Provinsi Sumbar

Padang – Sumbar, Baraberita.com – Sabtu, 13/03/2021 – Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih menyelidiki dan meminta keterangan beberapa orang terkait dugaan penyalahgunaan dana penanganan pandemi Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat. Dua orang staf lembaga itu sudah dimintai keterangan oleh aparat kepolisian.

Kabid Humas Polda Polda Sumbar, Kombes Pol. Stefanus Bayu Satake Setianto, Jum”at (12/03/21), menjelaskan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar sudah memanggil beberapa orang terkait kasus ini.

”Sementara ini, ada dua orang yang sudah kami mintai keterangan. Keduanya staf BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sumbar,” terang Kombes Pol. Stefanus Bayu Satake Setianto

Kabid Humas Polda Sumbar mengatakan jajaran kepolisian juga berencana memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk Kepala Pelaksana BPBD Sumbar. Selain itu, anggota Panitia Khusus Covid-19 DPRD Sumbar juga akan dimintai keterangan.

Sebelumnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumbar terdapat setidaknya dua jenis temuan pelanggaran, yaitu indikasi pemahalan harga pengadaan sanitasi tangan (hand sanitizer) dan adanya transaksi pembayaran kepada penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pada pengadaan sanitasi tangan ada indikasi pemahalan harga untuk ukuran 100 mililiter Rp 1,872 miliar dan pemahalan harga untuk ukuran 500 mililiter Rp 2,975 miliar. Selain itu, ada pula kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan (masker, pistol termometer, dan sanitasi tangan) senilai Rp 63 juta. Total kerugian negara sekitar Rp 4,91 miliar.

Adapun untuk transaksi pembayaran yang tak sesuai ketentuan ditemukan potensi penyalahgunaan dana dari pembayaran tunai pada penyedia dan pembayaran kepada orang-orang yang tak dapat diidentifikasi sebagai penyedia senilai Rp 49,280 miliar. Pembayaran tunai itu tak sesuai Instruksi Gubernur Sumbar Nomor 2/INST-2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai. (Humas Polda)

Laporan : Syamsul Bahri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *