Ombudsman Dukung Penerapan Kebijakan Zonasi
Jakarta, BARABERITA.COM 18/07/2018 Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Su’adi mengatakan bahwa pihaknya mendukung penerapan kebijakan zonasi untuk pemerataan akses pendidikan. Hasil pemantauan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan Ombudsman beberapa tahun yang lalu menghasilkan rekomendasi untuk menerapkan sistem zonasi.
“Kami menghargai dan mendorong untuk penerapan zonasi ini. Sistem sebelumnya, adanya favoritisme sekolah itu bukan saja menimbulkan ketidakadilan namun juga menjadi sumber korupsi dan membangun segregasi yang menurut saya sangat membahayakan,” kata Ahmad Su’adi dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Zonasi Sekolah untuk Pemerataan” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (18/7/2018). Baca selengkapnya di: : https://www.kemdikbud.go.id/…/kebijakan-zonasi-adalah-kebij…
Kebijakan Zonasi adalah Kebijakan yang Utuh dan Terintegrasi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kebijakan zonasi adalah kebijakan yang utuh dan terintegrasi. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) hanyalah salah satu aspek saja, namun kebijakan ini memiliki kaitan dengan guru dan tenaga kependidikan, sekolah, penguatan pendidikan karakter, bantuan-bantuan pendidikan, serta anggaran pendidikan.
“Kebijakan zonasi ini, terkait PPDB itu bukan satu-satunya. Zonasi ini terkait dengan banyak hal sesuai dengan upaya kita untuk melakukan reformasi sekolah,” kata Mendikbud dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Zonasi Sekolah untuk Pemerataan” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (18/7/2018). Baca selengkapnya di: https://www.kemdikbud.go.id/…/kebijakan-zonasi-adalah-kebij…
Editor : Rommy Sumampow
