9 Desember 2024

KNTI MENYEBUTKAN BANYAK NELAYAN TIDAK TERSENTUH BBM BERSUBSIDI

0
KNTI MENYEBUTKAN BANYAK NELAYAN TIDAK TERSENTUH BBM BERSUBSIDI

Ketua DPP KNTI Dani Setiawan

Jakarta, Baraberita.com – Rabu,07/07/2021 – KNTI bersama IBP, SEKNAS FITRA, Perkumpulan Inisiatif dan Kota Kita yang tergabung dalam Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (KUSUKA NELAYAN) mengadakan diskusi nasional Memperkuat Peran Negara Dalam Melindungi Nelayan Kecil Di Tengah Pandemi dan Launching Hasil Survei KNTI tentang akses dan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan.

Diskusi nasional ini bertujuan untuk memastikan nelayan kecil mendapatkan mengakses BBM Bersubsidi sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Dari hasil survey KNTI terhadap akses dan ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan menyebutkan ada tiga permasalahan utama dalam penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan yakni ;

Yang pertama, Penyaluran tanpa surat rekomendasi.  

Banyak nelayan yang tidak memilki surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan, kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perikanan.

Kedua, Penyaluran melebihi volume rekomendasi.

Untuk mendapatkan BBM bersubsidi maka nelayan harus memuat volume BBM yang akan dibeli/dimanfaatkan, GT kapal, nama kapal, nama pemilik, dan masa berlaku surat rekomendasi.

Ketiga, Penyaluran tidak langsung kenelayan.

Banyak di temukan beberapa lembaga penyalur BBM menyalurkan kepada penyalur yang tidak terdaftar sebagai agen penyalur.

Keempat, Srurat rekomendasi lewat masa berlaku.

Banyak nelayan yang surat rekomendasinya habis masa berlaku dan tidak mendapat pelayanan untuk mengakses BBM bersubsidi, sementara jarak tempuh ke terminal SPBN terlalu jauh sehingga memerlukan biaya yang cukup mahal.

Menurut ketua harian DPP KNTI, Dani Setiawan “ kebanyakan nelayan menggunakan BBM jenis solar, namun ada beberapa daerah di wilyah timur indonesia menggunakan bahan bakar jenis premium karena mereka kesulitan untuk mendapatkan solar, nah ini harus jadi perhatian pemerintah untuk memenuhi kebutuhan nelayan”.

“Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR Komisi IV,  kami juga menyampaikan agar DPR mendorong pemerintah untuk membangun SPBN baru di kampung kampung nelayan supaya yang mati bisa di revitalisasi dan di bangun melalui anggaran pemerintah”. Ujar Dani Setiawan.

“ Kami ingin mendorong agar belanja negara untuk subsidi BBM untuk nelayan ini bisa efektif dan efisien, serta bisa di rasakan manfaatnya oleh lapisan nelayan nelayan kecil”. Lanjut Dani Setiawan.

Penulis : Ismail Arrasyid

Loading

follow :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *