Bung Najib Reses, Panen Keluhan Warga Balikpapan Utara & Siap Perjuangkan
Balikpapan – Kaltim, Baraberita.com – Selasa, 21/06/2022 – Muhammad Najib atau akrab disapa Bung Najib, gelar Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan masa persidangan II tahun 2022 di rumah Wiwin RT 17 kilometer 12 Karang Joang, Balikpapan Utara, Selasa 21 Juni 2022.
Antusias warga terlihat saat mendatangi Reses dan menyampaikan aspirasinya. Mulai dari persoalan lahan , pengurusan IMTN, Pendidikan, hingga pengurusuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Sugiarto Warga RT 21 mengeluhkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota (DPPR), kenapa pengurusan IMTN proses legalitasnya lama, hingga hampir dua tahun belum ada kejelasan.
“Kasihan warga yang rumahnya jauh, bolak balik kesana, harusnya prosedur IMTN di permudah, tidak memakan waktu lama,” kata Sugiarto penuh harap.
Beda usulan Bambang Warga RT 17, dia mempertanyakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), yang tertera di Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak sesuai dengan luas lahan yang dimilikinya. Dirinya kesal dan mengancam tidak akan membayar PBB. “Lahan saya sudah dikurangi pemerintah untuk Bufferzone, kenapa masyarakat yang bayar pajaknya ? Kalau begini biar aja PBB tidak akan saya bayar,” katanya kesal.
Masih dengan persoaln lahan, Ismoyo Warga Rt 17 mempertanyakan kepada pihak DPPR, jika segel asli dibawa pemerintah waktu perluasan waduk, terus masyarakat harus meminta ke siapa.
“Waktu itu segel kita diminta, sampai sekarang belum dikembalikan, padahal warga tetap bayar PBB, kita tanya kemana,” ucapnya kesal pula.
Keluhan masalah pengurusan SPP-IRT dilontarkan Suparti warga RT 17 mengatakan warga dilingkungan sini mayoritas pembuat tape singkong, dan ingin mengurus perijinannya tetapi gagal terus. “Susahnya pengurusan izin, syaratnya banyak sekali, bisakah untuk dipermudah,” katanya penuh harap.
Persoalan klasik tiap tahun disampaikan oleh Muhammad Solikhin Warga RT 17. Mengaku susah mencari sekolah Negeri membuat motivasi anak down, karena kawasan ini bukan zonasi. “Mau anak pintar seperti apa juga tidak masuk SMP negeri, karena tidak ada zonasinya disini,” urainya kesal lagi.
Menyikapai permasalahan warga terkait persoalan lahan, Bung Najib panggilan akrabnya mengatakan, di kelurahan Karang Joang ini memang mempunyai history lahan yang beragam, mulai dari pembebasan lahan waduk yang bermasalah, kawasan hutan lindung dan kawasan transmigrasi.
“Beberapa warga pernah menyerahkan segel ke BPN tapi sampai hari belum kembalikan karena alasan hutan lindung, ada juga pembebasan waduk tetapi segelnya tidak dipecah, sehingga mereka susah untuk urus IMTN dan mereka tetap bayar PBB, “ Jelas pria kalem mantan aktifis mahasiswa GMNI ini.
Untuk nilai NJOP, Najib berharap agar pihak Dispenda segera validasi data PBB, meskipun seharusnya warga yang mendatangi dinas terkait. Karena jauhnya lokasi perlunya sosialisasi ke warga, supaya warga mau membayar pajak.
Terkait pendidikan, ini masalah klasik tiap tahun, keinginan warga yang mata pencaharian petani mengeluhkan masalah zonasi, sekolah sehingga jauhnya sekolah menjadi beban transport orang tua.
“harapan warga segera ada pembangunan Sekolah baru, minimal ada penambahan ruang belajar yang bisa menampung Siswa didik baru. Ini sudah dalam tahap pelaksanan yang berdasarkan kemampuan anggaran,” ucap Najib dengan semangat.
Terkait izin usaha, Najib katakan, ibu-ibu didaerah ini menginginkan pengurusan izin karena turun temurun usaha meraka disini pembuatan tape singkong. Dengan adanya program Si Jempol oleh Pemkot Balikpapan akan memudahkan pengurusan izinnya, Najib katakan, akan perjuangkan keluhan masyarakat yang seperti ini. Seharusnya dinas perizinan bisa menjemput bola aktif ke masyarakat sini.
Laporan : Yusni
