Bentuk Pansus LHP BPK RI dan Renja 2024-2029, DPRD Balikpapan Gelar Rapat Paripurna
Balikpapan – KALTIM, Baraberita.com – Dalam rangka penyusunan rencana kerja DPRD Kota Balikpapan tahun 2024/2029, dan juga pembentukan tindak lanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Balikpapan,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan, kembali menggelar Rapat Paripurna ke-9 masa sidang II tahun 2024, dengan fokus membahas dua agenda pembentukan Pansus (Panitia Khusus), yaitu pembentukan Pansus penyusunan rencana kerja DPRD Balikpapan tahun 2024-2029, dan Pansus pembentukan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Keuangan Republik Indonesia, atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kota Balikpapan tahun 2023. Rapat dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD kota Balikpapan, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono. Senin 13 Mei 2024.
“Rapat hari ini membahas pembentukan Pansus penyusunan rencana kerja DPRD Balikpapan tahun 2024-2029 dan pembentukan tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kota Balikpapan tahun 2023,” ucap Budiono yang akrab di sapa Mas Bud, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, seusai Rapat paripurna.
Dalam laporan LHP BPK RI yang diterima jajaran DPRD Balikpapan, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dan dipertanggung jawabkan, sehingga memerlukan perangkat Pansus, salah satunya tentang laporan keuangan.
”Kewajiban kita DPRD harus menindaklanjuti rekomendasi dari LHP BPK RI, dengan membentuk Pansus, untuk perbaikan laporan keuangan yang akan datang, ” ucap Budiono politisi PDIP senior ini.
Sedangkan pembentukan Pansus Renja (Rencana Kerja) DPRD Kota Balikpapan tahun 2024 – 2029, sangat penting agar seluruh program kerja DPRD Balikpapan, bisa berjalan sesuai planning, tidak ada penyalahgunaan anggaran. Hal ini mendasari pentingnya regulasi untuk mengantisipasi tantangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN harus siap diri dari semua sektor.
“Program kerja DPRD harus on the track, benar-benar maksimal dengan fungsi pengawasan anggaran dan budgeting, ” Budiono menutup wawancara dengan Media, dengan tersenyum ramah.
Laporan : Ali Borneo
